Inti Akua   
  Livestock Update +       Moment Update +       Aqua Update +  




Senin, 15 Agustus 2016
Jadi ‘Sandungan’ Budidaya Laut

Jadi ‘Sandungan’ Budidaya Laut

Foto: trobos


Komoditas Lain
Udang
Air Tawar
Air Laut
Air Payau
Ragam Akua
Hobi Akua

 
 
Pelaku usaha menginginkan agar tidak perlu pembatasan ukuran kapal angkut ikan hidup, pembatasan pelabuhan muat-singgah, dan frekuensi muat
 
 
Di satu sisi potensi usaha budidaya laut melimpah ruah, namun di sisi lain dukungan pengembangan sub sektor perikanan budidaya ini terbilang masih minim. Kebijakan pemerintah tak jarang berseberangan dengan pihak pelaku usaha. Sebagaimana yang akhir-akhir ini membuat galau para pengusaha kerapu, yaitu hadirnya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan (Permen KP) nomor 57/2014 yang menyebutkan kapal pengangkut kerapu hidup untuk tujuan ekspor dilarang beroperasi. 
 
 
Ketua Masyarakat Akuakulutur Indonesia (MAI) Rokhmin Dahuri menilai, akibat peraturan tersebut  volume ekspor ikan kerapu hidup turun drastis menjadi 7.100 ton pada 2015, dan hanya 1.248 ton hingga April 2016 berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik). Mengakomodir gejolak yang terjadi, akhirnya pada 2016, KKP menerbitkan aturan Permen KP nomor 15/2016 tentang kapal pengangkut ikan hidup yang mengizinkan kembali beroperasinya kapal pengangkut ikan hidup.   
 
 
Menurut Rokhmin, Permen KP nomor 15/2016 ini sayangnya belum mampu menyelesaikan masalah. Sebab, atas dasar Permen KP ini hanya diizinkan 2 unit Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berdendera Asing (untuk ekspor).  Selain itu sejumlah ketentuan lain dalam Permen KP tersebut yang dianggap menghambat kinerja (tumbuh-kembangnya) usaha budidaya dan perdagangan (ekspor) kerapu hidup adalah dibatasinya ukuran kapal pengangkut ikan hidup maksimum 200 GT (Gross Ton). Frekuensi muat kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing  dari wilayah perairan laut Indonesia pun dibatasi hanya 6 kali dalam setahun.
 
 
 
Ekspor Tertekan
 
Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia  (Abilindo) Wajan Sudja mengakui, sejak akhir 2014, penjualan ikan kerapu budidaya di Indonesia mengalami hambatan dan merosot  hingga tinggal 35 % dari ekspor tahun 2012. “Tahun ini (2016) total ekspor dalam 7 bulan terakhir hanya sebesar 400 ton, sebelumnya bisa mengekspor hingga 2.000 ton, KJA yang terisi juga hanya tinggal 50 %, ini menyebabkan bak-bak hatchery pembenih kerapu juga banyak yang kosong,” keluh Wajan. 
 
 
Wajan yang kerap kali mengkritisi pemerintah, menuding penurunan ekspor kerapu dipicu dari terbitnya Permen KP nomor 15/2016, ”Pembatasan ukuran kapal maksimum 200 GT mengakibatkan jumlah kapal buyer (pembeli) yang bisa mendapat izin tinggal 5, padahal  sejak 12 tahun yang lalu buyer di Hongkong sudah mengganti kapal kayu tuanya dengan kapal besi berukuran 250 hingga 500 GT, yang lebih efisien dan berdaya angkut lebih besar,” tukasnya. 
 
 
Selain pembatasan ukuran kapal buyer ikan kerapu hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga membatasi frekuensi belanja hanya 6 kali per tahun dari sebelumnya bebas mengangkut yang rata-ratanya bisa 12 kali setahun. Akibatnya kapasitas angkut armada buyer merosot lagi dari sebesar 30 % hanya tersisa 20 %.
 
 
Selain pembatasan ukuran dan frekuensi kapal, lanjutnya, titik muat juga dibatasi hanya 1 titik saja dari semula tidak ada pembatasan, sehingga kapal buyer tidak bisa terisi penuh dan kawasan budidaya ikan kerapu dengan kapasitas produksi kecil tidak layak disinggahi sehingga akan mati. ”Kawasan yang bisa hidup tinggal Lampung, Belitung, Belawan, Natuna, dan Bali saja. Kawasan budidaya lain seperti Belawan, Pangkalan Susu, Lhokseumawe, Sibolga dan lainnya tidak ada kapal yang bisa melayani,” ungkap Wajan. 
 
 
Wajan berharap agar pemerintah mencabut Permen KP nomor 15/2016 dan diberlakukan lagi Permen 49/2014 agar  pertumbuhan usaha budidaya ikan kerapu bisa kembali berjaya. Senada, Rokhmin juga berharap KKP segera melakukan dialog dan musyawarah dengan seluruh stakeholders, layaknya orang tua (pemerintah) dan anak (pengusaha, rakyat) untuk merevisi kedua Permen KP tersebut berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Misalnya, para pembudidaya dan pengusaha (stakeholders) menginginkan agar tidak perlu pembatasan ukuran kapal angkut ikan hidup, pembatasan pelabuhan muat-singgah dan frekuensi muat. 
trobos/diana, meilaka
 
 
 


   Artikel Lain    

•    Urgensi Biosekuriti Tambak Udang

•    Menakar Keberlanjutan Usaha Nelayan

•    Penangkapan Tuna Ikut Terseok

•    Pengembangan Marikultur Belum Terintegrasi

•    Budidaya Barramundi Makin Seksi


  • Importasi dari Zona Based Dilanjutkan
  • Importasi Berbasis Zona Pasca Putusan MK
  • Urgensi Biosekuriti Tambak Udang
  • Penangkapan Tuna Ikut Terseok
  •   Tambak Udang Skala Mini di Madura
  •   Siasat Bertahan Peternak Layer
  • THE ALLTECH IDEAS CONFERENCE 2017
  •   Berbagi Pengalaman Kendalikan WFD

        


    ETALASE    



Home     Our Profile     Trobos Moment     Contact Us     Data Agri     Foto     AgriStream TV     TComm     Berlangganan
Copyright © 2014-2017 TROBOS, All Rights Reserved