Inti Akua   
  Livestock Update +       Moment Update +       Aqua Update +  




Kamis, 15 September 2016
Menata Perikanan Danau Toba

Menata Perikanan Danau Toba

Foto: meilaka


Komoditas Lain
Udang
Air Tawar
Air Laut
Air Payau
Ragam Akua
Hobi Akua

Kegiatan perikanan di Danau Toba bisa berdampingan dengan pariwisata asalkan ditata dan ramah lingkungan

 

Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada (20/8) lalu ke Danau Toba Sumatera Utara (Sumut) bisa jadi secercah harapan bagi masyarakat perikanan di sekitar wilayah danau yang luasnya sekitar 1.130 km2 tersebut. Seperti dilansir berbagai media lokal, Jokowi pada kunjungan itu  memberi pernyataan tegas bahwa tidak akan menutup atau menghilangkan Keramba Jaring Apung (KJA) yang merupakan sumber kehidupan masyarakat tersebut.

 

Pernyataan tersebut terlontar saat menjawab pertanyaan salah  seorang  tokoh agama Sumut Uskup Agung Medan Mgr Anicetus Bongsu Antonius Sinaga OFM Cap pada acara pertemuan dengan tokoh masyarakat, adat dan tokoh agama, serta anggota DPRD se-kawasan Danau Toba di Hotel Inna Prapat Kabupaten Simalungun. “Soal KJA di Danau Toba jangan dibesar-besarkan, masyarakat tidak perlu khawatir sebab pemerintah tidak akan menutupnya. Hanya dilakukan penataan,” tegas Jokowi.

 

Jokowi menambahkan, pihaknya justru meminta dukungan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, agar apa yang secara maraton dilakukan pemerintah di Toba bisa terwujud dan memberi dampak positif kepada perekonomian daerah. Dalam pertemuan itu, Uskup Agung Anicetus menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar KJA yang ada di Danau Toba tidak ditutup. Sebab, KJA merupakan sumber pencaharian utama masyarakat di kawasan Danau Toba.

 

Pernyataan Uskup tersebut juga ditanggapi oleh Tenaga Ahli Utama Kepresidenan Riza Damanik pada lain kesempatan. Menurut Riza, pada prinsipnya bukanlah penutupan tetapi semangat pengendalian dalam upaya menjaga kelestarian Danau Toba.  “Dikendalikan agar betul-betul bagus secara kemasyarakatan dan lingkungan karena prioritas pemerintah sudah jelas,” katanya.

 

Presiden lanjut Riza, berkali-kali mengatakan, pariwisata dan perikanan harus bisa memajukan ekonomi daerah yang punya potensi seperti itu. Jadi, harus saling mendukung. “Substansinya adalah apakah mengurangi atau menempatkan pada daerah tertentu. Itu yang akan diatur nantinya, skemanya harus jelas,” kata Riza.

 

Menekan Devisa

Isu penataan kawasan danau Toba kian jadi sorotan setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor  49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Terbitnya Perpres tersebut akan berdampak pada keberadaan usaha budidaya ikan menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) yang sudah banyak tumbuh di sana.

 

Menanggapi permasalah ini, Ketua Asosiasi Dhaerma (Pertanian Perikanan Lingkungan Hidup, dan Budaya) di Kecamatan Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun Sumut, Rikson Saragih mengungkapkan, masyarakat perikanan di kawasan Danau Toba ingin adanya kepastian hukum bagi kelangsungan usaha budidaya ikan di KJA. Sejak tahun 2000, kata Rikson, budidaya ikan di KJA sudah menjadi tumpuan penghasilan masyarakat sekitar.

 

Sejauh ini, papar Rikson, untuk wilayah Haranggaol saja ada 350 KK (Kepala Keluarga) yang bermata pencaharian sebagai pembudidaya ikan di KJA. Sementara ada sekitar 350 KKlainnya yang berusaha sebagai petani darat, kebanyakan petani bawang merah. “Ada juga yang masyarakat setempat  yang menggeluti kedua usaha tersebut (pertanian dan perikanan),” ungkap pria yang memiliki 20 petak KJA budidaya ini kepada Trobos Aqua.

 

Lebih lanjut ia menjelaskan, KJA yang digunakan umumnya terbuat dari kerangka besi dengan pelampung drum. Ukuran tiap petak KJA 5x5 m, dengan kedalaman jaring rata-rata 4 m. Posisi KJA umumnya 100 – 150 m dari garis pantai dengan kedalaman sekitar 50 m. Mayoritas pembudidaya KJA di Danau Toba membudidayakan ikan nila, sebelumnya membesarkan ikan mas namun semenjak ada serangan penyakit yang menyebabkan kematian massal beralih ke ikan nila.

 

Produksi ikan nila dari Haranggaol saja setiap hari tidak kurang dari 20 ton. Harga pasaran ikan nila di tingkat pembudidaya sekitar Rp 25 ribu per kg, dengan masa pembesaran 5 sampai 6 bulan. Target ukuran ikan panen 1 kg isi 3 ekor.

 

Ia berharap, pemerintah pusat dan daerah peduli akan nasib masyarakat perikanan Danau Toba. “Kalau kawasan perairan Danau Toba mau ditata untuk kepentingan pariwisata silakan saja, tapi jangan sampai menyingkirkan keberadaaan usaha budidaya ikan di KJA yang selama ini sudah menjadi sentra produksi budidaya perikanan Sumut,” kata Rikson.

 

Apa yang dipaparkan Rikson menggambarkan produksi perikanan budidaya untuk wilayah Haranggaol saja. Sementara produksi budidaya nila di KJA rakyat juga tersebar di 6 kabupaten lainnya (Samosir, Toba Samosir/Tobasa, Humbang Hasundutan/Humbahas, Tapanuli Utara/Taput, Dairi, dan Karo) yang mengelilingi Danau Toba. Belum lagi produksi budidaya dari perusahaan integrasi yaitu PT Aqua Farm dan PT Suri Tani Pemuka.

 

Dari hitung-hitungannya, produksi perikanan danau Toba yang 'dihilangkan' jika ada kebijakan zero KJA sebanyak 40 ribu ton, berarti menghilangkan pendapatan masyarakat pembudidaya ikan KJA berkisar Rp 940miliar per tahun. Dengan asumsi harga jual ikan nila saat ini di tingkat pembudidaya berkisar Rp 23.500 per kg.

 

Rikson juga mengingatkan, hingga saat ini Indonesia tercatat sebagai negara exportir premium frozen fillets tilapia (fillet nila) terbesar di dunia. Sedangkan untuk keseluruhan market frozentilapia fillets, Indonesia menduduki peringkat ke-2, dimana market share terbesar dikuasai oleh China. “Sumber ekspor nila utamanya dari Danau Toba, jika aktivitas budidaya perikanan terganggu bisa menekan devisa negara,” ungkapnya.

 

Kebijakan Toba

Dari sisi payung hukum, keberadaan aktivitas usaha perikanan di kawasan Danau Toba sebenarannya sudah diatur dalam Perpres nomor 81 tahun 2014 tentang rencana tata ruang kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Seperti diungkapkan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, sesuai Perpres 81/2014, usaha KJA masih diperbolehkan di perairan Danau Toba.

 

Lebih lanjut ia menjelaskan, pada pasal 131 dalam Perpres tersebut intinya dikatakan, bagi usaha KJA yang sudah ada sebelum peraturan ini keluar maka akan ada beberapa kemungkinan. Pertama, jika usaha itu sudah sesuai dengan aturan dalam Perpres 81 tahun 2014, maka bisa bertahan. Tapi, bagi usaha  yang belum sesuai dalam Perpres 81 tahun 2014, dikatakan ada dua kemungkinan. 

 

 

Selengkapnya baca di majalah TROBOS Aqua Edisi-52/15 September-14 Oktober 2016


   Artikel Lain    

    Menyiasati Margin Budidaya Lele

    Benih Lele Masih Kurang Pasokan

    Urgensi Biosekuriti Tambak Udang

    Menakar Keberlanjutan Usaha Nelayan

    Penangkapan Tuna Ikut Terseok


  • Pasokan Jagung Kuartal ke-2 Dikhawatirkan
  • Kelangkaan Jagung Terulang
  • Benih Lele Masih Kurang Pasokan
  • Menyiasati Margin Budidaya Lele
  •   Tambak Udang Skala Mini di Madura
  •   Siasat Bertahan Peternak Layer
  •   Berbagi Pengalaman Kendalikan WFD
  • THE ALLTECH IDEAS CONFERENCE 2017

        


    ETALASE    



Home     Our Profile     Trobos Moment     Contact Us     Data Agri     Foto     AgriStream TV     TComm     Berlangganan
Copyright 2014-2017 TROBOS, All Rights Reserved