Trobos Utama   
  Livestock Update +       Moment Update +       Aqua Update +  




Selasa, 1 Nopember 2016
Vonis KPPU: Kepatuhan yang Diperkarakan

Vonis KPPU: Kepatuhan yang Diperkarakan

Foto: reza


Komoditas Lain
Unggas
Sapi Perah
Sapi Potong
Domba/ Kambing
Aneka Ternak
Hobi Livestock

Kesepakatan apkir dini PS dinilai dilatarbelakangi dan diinisiasi pelaku usaha. Sementara para terlapor berargumen hanya menjalankan perintah dari pemerintah. Upaya hukum selanjutnya pun dipertimbangkan

 

 Industri perunggasan Indonesia masih belum menemukan titik cerah atas berbagai persoalan yang ada. Belum tuntas persoalan harga ayam hidup (live bird) dan telur ditingkat peternak yang fluktuatif bahkan anjlok di bawah HPP (Harga Pokok Produksi), stakeholder perunggasan nasional kembali dikejutkan dengan keputusan dari Majelis Komisi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

 

Majelis Komisi KPPU yang diketuai Kamser Lumbanradja serta Sukarmi dan Chandra Setiawan sebagai anggota pada (13/10) di Kantor KPPU Jakarta menyatakan, 12 perusahaan yang terdiri atas PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk; PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk; PT Malindo Feedmill, Tbk; PT CJ-PIA; PT Taat Indah Bersinar; PT Cibadak Indah Sari Farm;            PT Hybro Indonesia; PT Expravet Nasuba; PT Wonokoyo Jaya Corporindo; CV Missouri; PT Reza Perkasa; dan PT Satwa Borneo Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait pengaturan produksi bibit ayam pedaging (broiler) di Indonesia.

 

Dalam Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 juga menetapkan pembatalan perjanjian pengapkiran Parent Stock (PS) yang ditandatangani 12 perusahaan pada 14 September 2015. Majelis Komisi berpendapat, kesepakatan mengenai apkir dini PS secara jelas dilatarbelakangi dan diinisiasi oleh para pelaku usaha, dan bukan merupakan suatu kebijakan resmi dari pemerintah, sehingga KPPU berwenang menangani perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Komisi KPPU pun mengenakan denda kepada 12 perusahaan sebagai terlapor dengan besaran yang berbeda-beda dengan total Rp 119,670 miliar seperti pada Tabel 1.

 

Dalam keterangan persnya, Ketua KPPU,Muhammad Syarkawi Rauf menyatakan, dengan adanya apkir dini PS tahap I sebanyak 2 juta ekor telah menyebabkan terjadinya pengurangan produksi DOC FS sebesar 2 juta x 32 = 64 juta ekor DOC FS (1 ekor PS menghasilkan 32 ekor FS dalam sisa waktu usia produktif. Setelah dilakukan apkir dini PS terdapat kenaikan harga DOC FS (Final Stock) ditingkat pembibit di November dan Desember 2015 di kisaran Rp 4.500 – 6.000 per ekor. Sementara di Agustus 2015 harga DOC tertinggi di angka Rp 4.200 per ekor. “Artinya setelah adanya kesepakatan itu, berhasil mengangkat harga Rp 1.000 per ekor DOC (ayam umur sehari) yang berdampak pada kerugian peternak, baik peternak terintegrasi maupun peternak mandiri, yang nilainya mencapai lebih kurang Rp 224 miliar,” terangnya.

 

Syarkawi melanjutkan, potensi kerugian akibat apkir dini dapat ditutup dengan adanya kenaikan harga DOC FS pada November dan Desember 2015 dan penjualan daging apkir dini PS dengan harga sekitar Rp 20.000/ekor. Selain itu, terdapat penghematan biaya produksi (seperti pakan, obat-obatan, vitamin, vaksin, dan lain-lain) sebagai akibat adanya apkir dini yang seharusnya dikeluarkan selama 10 minggu. Apkir dini yang dilaksanakan oleh para terlapor sesungguhnya tidak menyebabkan kerugian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kecuali PT Expravet Nasuba yang memang atas pilihannya sendiri untuk terus mengurangi produksi dan dilakukan sebelum adanya kesepakatan pada 14 September 2015.

 

“PT Expravet Nasuba tidak diberikan denda persaingan karena tidak menerima manfaat dari kesepakatan itu dan ada faktor yang bersifat meringankan yaitu sejak awal melakukan apkir dini sebagai upaya mandiri atas kesadarannya sendiri untuk merasionaliasi bisnisnya dan melakukan konsolidasi internal di perusahaan yang bersangkutan sebelum kesepakatan itu dibuat. Tetapi PT Expravet Nasuba tetap dinyatakan bersalah karena ikut serta dalam menandatangani kesepakatan apkir dini yang ada itu,” urai Syarkawi.

 

I Ketut Diarmitha, sesaat setelah dilantik menjadi Direktur Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian tidak mau berkomentar terkait 12 perusahaan perunggasan yang sedang berperkara di KPPU. “Intinya, perusahaan besar harus bisa melindungi yang kecil. Bagaimana produksi unggas kita untuk peternak menengah ke bawah ini benar-benar terakomodasi dan jangan terlalu ditekan oleh yang besar sehingga peternak merugi. Saya ingin duduk bersama dengan yang besar dan yang kecil untuk membicarakan ini,” kilahnya.

 

 

Kecewa dan Upaya Banding

Ketua Umum GPPU (Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas) Indonesia, Krissantono mengaku kecewa dengan keputusan KPPU. “Terlepas dari denda-denda itu, terus terang kami kecewa. Semua kesaksian saksi ahli yang meringankan kami tidak dijadikan pertimbangan seolah-olah kami ini melakukan kesalahan fatal,” keluhnya.

 

Padahal yang dilakukan GPPU, lanjut Krissantono, menjalankan inisiatif dan perintah dari pemerintah namun kayaknya pemerintah pun sama sekali tidak ada rasa tanggung jawab dan lepas tangan. “Pemerintah hadir, ikut membicarakan bersama kemudian pada saat-saat tertentu ternyata merasa ini semua inisiasi daripada pelaku,” ungkapnya kesal.

 

Ia menandaskan, sifat kompetisi di pelaku usaha pembibitan unggas sangat besar dan tidak mungkin bisa bersatu sehingga semuanya saling berkompetisi ria. “Kami pun sebenarnya sejak 2013 sudah mengajukan permintaan payung hukum agar kami tidak berperkara KPPU tetapi faktanya berlarut-larut sampai hari ini,” sesalnya.

 

Krissantono pun menegaskan, pihaknya tidak akan menyerah atas keputusan dari KPPU. “Mari kita menggunakan hak kita dengan memproses ini secara hukum untuk mendapat keadilan yang kita dambakan,” ajaknya.

 

 

Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi 206/November 2016

 


   Artikel Lain    

    Kelangkaan Jagung Terulang

    Pasokan Jagung Kuartal ke-2 Dikhawatirkan

    Importasi Berbasis Zona Pasca Putusan MK

    Importasi dari Zona Based Dilanjutkan

    Ancaman Resistensi Antimikroba


  • Pasokan Jagung Kuartal ke-2 Dikhawatirkan
  • Kelangkaan Jagung Terulang
  • Benih Lele Masih Kurang Pasokan
  • Menyiasati Margin Budidaya Lele
  •   Tambak Udang Skala Mini di Madura
  •   Siasat Bertahan Peternak Layer
  •   Berbagi Pengalaman Kendalikan WFD
  •   CJ Feed Resmikan Pabrik Pakan Berteknologi Modern

        


    ETALASE    



Home     Our Profile     Trobos Moment     Contact Us     Data Agri     Foto     AgriStream TV     TComm     Berlangganan
Copyright 2014-2017 TROBOS, All Rights Reserved