Trobos Utama   
  Livestock Update +       Moment Update +       Aqua Update +  




Selasa, 1 Nopember 2016
Antara Kebijakan Apkir Dini & Kewenangan KPPU

Antara Kebijakan Apkir Dini & Kewenangan KPPU

Foto: 


Komoditas Lain
Unggas
Sapi Perah
Sapi Potong
Domba/ Kambing
Aneka Ternak
Hobi Livestock

Perlu perbaikan statistik dan data pada institusi di bidang perunggasan. Disisi lain norma dan fungsi KPPU harus dipertegas

 

Majelis Komisi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)di Jakarta pada (13/10) memutuskan 12 perusahaan perunggasan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait pengaturan produksi bibit ayam pedaging (broiler) di Indonesia.Keputusan ini pun menjadi buah bibir dan menuai komentar dari stakeholder peternakan.

 

Mantan Ketua KPPU, Sutrisno Iwantono menuturkan, munculnya isu kartel ayam dipicu oleh sikap pemerintah yang mengintruksikan kepada 12 perusahaan pembibitan unggas untuk mengapkir dini sebanyak 6 juta ekor indukan ayam (Parent Stock/PS). Iwan, begitu ia disapa menilai, kesepakatan melakukan apkir dini PS ini tidak termasuk kartel. “Kalaupun ada perjanjian yang diteken perusahaan tersebut, itu sebatas kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan pemerintah. Praktik tersebut tidak termasuk dalam kategori kesepakatan yang bisa menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UU Nomor 5/1999,” terangnya dalam diskusi Bincang-Bincang Agribisnis di Jakarta beberapa waktu lalu.

 

Iwan melanjutkan, melihat perkara apkir dini PS ini, ada instruksi dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian yang memuat sanksi jika tidak dilaksanakan. “Sehingga sangat jelas, kesepakatannya bukan atas dasar free will (kehendak bebas), tapi paksaan,” tandasnya.

 

Ia juga menjelaskan,jika merujuk pada UU Nomor 5/1999, KPPU memiliki dua kewenangan. Pertama, terkait dengan proses hukum, yaitu menjatuhkan hukuman pada pelaku usaha yang terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat. Kedua, memberikan saran dan rekomendasi pada pemerintah dalam kebijakan. “Dalam perkara apkir diniini, justru seharusnya KPPU menggunakan kewenangannya yang kedua. Bukan malah kesalahan kebijakan pemerintah dibebankan kepada pelaku usaha,” kata Iwan.

 

 

Kartel Publik

Secara konsep, kartel terdiri dari beberapa jenis, yakni private cartel atau kartel yang dilakukan atas kehendak pelaku usaha dalam rangka mencari keuntungan yang eksesif (sangat besar); public cartel atau kartel yang disponsori oleh pemerintah; dan crisis cartel yaitu kesepakatan kartel untuk mengatasi situasi krisis.

 

Melimpahnya pasokan DOC (ayam umur sehari) berdampak pada meruginya para peternak dan terancam gulung tikar. Oleh karenanya, pemerintah mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mewajibkan perusahaan pembibitan unggas mengurangi pasokan DOC melalui apkir diniPS. “Dalam hukum persaingan usaha, ini merupakan kartel publik yang diinisiasi oleh pemerintah, dan ini sah-sah saja,” aku Iwan.

 

Meskipun selama ini di Indonesia belum pernah terjadi kartel publik, Iwan meyakinkan bahwa jika merujuk pada kasus kartel publik di negara-negara Eropa, apkir dini PS dapat dikategorikan sebagai salah satu kartel publik yang masuk dalam pengecualian. Pengecualian lainnya adalah kartel krisis, yaitu pemerintah ikut campur dalam mengatasi krisis pada komoditas tertentu. “Untuk itu, perlu melihat dalam konteks lebih luas, apakah suatu kasus masuk dalam kartel murni, kartel public, atau kartel krisis,” tuturnya.

 

Kendati demikian, Iwan tidak menyalahkan otoritas KPPU. Menurutnya, KPPU berhak memperkarakan suatu kasus yang terindikasi perbuatan anti persaingan usaha atau tindakan monoplistik. Apalagi KPPU mempunyai bukti tindakan kesepakatan apkir dini PS mulai dari konteks kegiatan, perjanjian dan unsur pelaku usaha yang telah memenuhi syarat pelanggaran UU persaingan usaha.

 

Ketua Umum Lembaga Kajian Strategis Indonesia, Andreas Tanadjaya berpendapat, kebijakan pemerintah tentang apkir dini PS tidak bisa diketegorikan sebagai kartel. “Tidak semua kartel haram. Kalau demi untuk kepentingan rakyat, itu halal-halal saja,” katanya.

 

Ia melanjutkan, kalau kebijakannya untuk kepentingan rakyat pasti dikecualikan di negara manapun. “Kebijakan ini sudah tepat, tidak melanggar hukum walaupun ada kartel tapi kartel yang dikecualikan. Yang harusnya diawasi adalah kejujuran/keadilan dalam berusaha. Kalau ada pemain-pemain yang curang, itu yang harus disemprit,” tandas Andreas.

 

Produk Hukum

Kebijakan Dirjen PKHyang mengintruksikan apkir dini PS sudah bisa dikategorikan sebagai produk hukum yang sah. Jika kebijakan tersebut dianggap melanggar peraturan perundangan atau tidak tepat, harus diuji melalui proses hukum yakni melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

Muladno yang menjabat sebagai Dirjen PKHsaat kebijakan apkir dini PS dikeluarkan berkomentar, kebijakan yang ia keluarkan atas tuntutan peternak. “Saya membuat 3 surat edaran kepada para pengusaha untuk mengikuti kata hati peternak. Ini maunya peternak dan saya rasa waktu itu sudah benar tuntutan peternak itu,” ungkapnya.

 

 Terlebih, terkait dengan pasokan dan permintaan (supply-demand) ayam ini sudah dilakukan 44 kali pertemuan dari 2014 sampai awal 2015. “Setiap kali pertemuan kesimpulannya pertemuan lagi. Ini yang menurut saya pemerintah tidak tegas. Waktu saya menjadi Dirjen dalam tempo 3 kali rapat saya putuskan dan laksanakan kebijakan cutting DOC, apkir dini PS, dan pengaturan impor GPS (Grand Parent Stock) karena saya mendengarkan suara peternak,” tandasnya.

 

Muladno menyatakan, surat edaran yang ia keluarkan merupakan produk hukum. “Kalau yang mengeluarkan surat edaran itu, Muladno, maka bukan produk hukum tapi kalau yang mengeluarkan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mestinya produk hukum,” tegasnya.

 

 

Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi 206/November 2016

 


   Artikel Lain    

    Siasat Bertahan Peternak Layer

    Bulog dan Jagung untuk Peternak Layer

    Mengungkap Tabu Pemutihan Data Peternakan

    Momentum Perbaikan Data Secara Terintegrasi

    Vonis KPPU: Kepatuhan yang Diperkarakan


  • Keramba Jaring Apung
  • Dermaga Apung
  • Jukung
  • Wisata Bahari
  •   IKLAN ONLINE
  •   Perkiraan Harga Sapi Selanjutnya
  •   Bahan Baku Alternatif Pengganti Jagung
  •   Cara Meningkatkan Kualitas Nutrisi Pakan

        


    ETALASE    



Home     Our Profile     Trobos Moment     Contact Us     Data Agri     Foto     AgriStream TV     TComm     Berlangganan
Copyright 2014-2016 TROBOS, All Rights Reserved