Aqua Update   
  Livestock Update +       Moment Update +       Aqua Update +  




Selasa, 15 Nopember 2016
Reformasi Agraria Pesisir dan Pulai Kecil

Komoditas Lain
Udang
Air Tawar
Air Laut
Air Payau
Ragam Akua
Hobi Akua

Makassar (TROBOS.COM). Pemerintah didesak untuk memprioritaskan penyelesaian legalisasi dan redistribusi hak atas tanah bagi masyarakat pesisir.

Masyarakat pesisir yang dimaksud adalah nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir, sebagaimana diungkap dalam Musyawarah Nasional VII Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bertajuk “Menegaskan Kembali Pembaruan Agraria Sejati” di Asrama Haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan itu Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak kepada pemerintah daerah dan pusat untuk aktif mendatangi desa-desa pesisir dan membuka partisipasi masyarakat pesisir seluas-luasnya dalam penyusunan rencana zonasi guna mewadahi kepentingan mereka dan mempercepat agenda reforma agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 
Pusat Data dan Informasi KIARA (November 2016) mencatat, permasalahan pengelolaan agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjadi dalam pelbagai bentuk. Diantaranya mengeksklusi masyarakat pesisir dari pulau-pulau kecil berkenaan dengan pemberian Hak Guna Bangunan untuk investasi pembangunan wisata bahari. Selain itu reklamasi pantai yang mengenyampingkan hak akses untuk melintas di laut bagi nelayan tradisional, dan tumpang-tindih peruntukan ruang di wilayah pesisir yang merugikan hajat hidup masyarakat pesisir.
 
Annisa Meutia Ratri, Deputi Bidang Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA pada acara  itu mengatakan, “Dalam rangka mengatasi ketimpangan dan konflik agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah pusat dan daerah mesti lebih pro aktif dalam memfasilitasi masyarakat pesisir untuk mendapatkan hak atas sumber daya agrarianya, seperti tanah/tambak/perairan pesisir yang menjadi wilayah tangkapan ikannya”.
 
Padahal UU No 7/2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam memberikan mandat kepada Negara untuk memastikan hak atas sumber daya agrarianya.
 
“Pemerintah wajib memastikan adanya perlakuan yang sama (equal treatment) dan menghindari praktek diskriminasi kepada nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisi,”tandas Annisa.

Disampaikan Annisa, ada 2 rezim pengaturan hak atas agraria, yakni rezim pertanahan sebagaimana diatur di dalam UU No 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan belakangan lahir UU No 1/2014 Tentang Perubahan atas UU No 27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mengatur izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. meilaka


   Artikel Lain    

    Pemerintah Bantu 7.255 Paket Alat Penangkapan Ikan Sepanjang 2017

    Tuntutan Di Hari Perikanan Sedunia

    Konsumen Global Tuntutan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

    Susi Ajak Akademisi Ciptakan Teknologi Perikanan

    KKP : Bantuan Kapal Perikanan Selesai Sebelum Akhir Tahun


  • Kendala Pasokan Semen Beku
  • Obsesi Membuntingkan 3 Juta Sapi
  • Pakan Otomatis Genjot Pertumbuhan Udang
  • Plus Minus Autofeeder Udang
  •   Jambore Peternakan Nasional 2017
  •   Dr. drh. Surya Agus Prihatno, MP: Koreksi untuk Upsus Siwab
  •   Memuliakan Anak Kandang
  •   Klasterisasi Domba dan Kambing

        


    ETALASE    



Home     Our Profile     Trobos Moment     Contact Us     Data Agri     Foto     AgriStream TV     TComm     Berlangganan
Copyright 2014-2017 TROBOS, All Rights Reserved