Trobos Utama   
  Livestock Update +       Moment Update +       Aqua Update +  




Kamis, 1 Desember 2016
Mengungkap Tabu Pemutihan Data Peternakan

Mengungkap Tabu Pemutihan Data Peternakan

Foto: trobos


Komoditas Lain
Unggas
Sapi Perah
Sapi Potong
Domba/ Kambing
Aneka Ternak
Hobi Livestock

Data dasar peternakan sebagai pijakan pengambilan kebijakan sering kedodoran ketika digunakan untuk membaca dinamika permasalahan aktual, sehingga dianggap perlu dilakukan pemutihan

 

Setelah tax amnesty dirasa cukup sukses, maka beberapa pihak menyuarakan perlu juga dilakukan data amnesty. Bentuknya berupa pemutihan data peternakan atau write off data, memulai pendataan dari awal lagi.

 

Bermula dari gonjang-ganjing harga live bird (ayam hidup) yang hancur selama dua tahun terakhir karena over suplai yang disinyalir akibat data yang tidak valid baik Grand Parent Stock (GPS) maupun Parent Stock (PS). Dari sana, muncul wacana untuk double consumption pada 2012. Pada 2013, mulai banjir produksi broiler (ayampedaging), dan sayangnya kondisi semakin terpuruk karena tidak adanya transparansi data.

 

Pusing kepala para pemangku jagad peternakan ternyata tak hanya disebabkan kegaduhan pada komoditas unggas. Komoditas daging dan sapi yang selalu mengulang keributan soal ketersediaan, pasokan impor, dan upaya gaduh penurunan harga daging.

 

Sebangun pula, ketersediaan jagung sebagai bahan pakan pokok unggas yang memicu debat di ruang publik maupun ruang pengambil kebijakan. Dan, khas untuk jagung, pemerintah selalu mengatakan “jagung dalam negeri cukup” dan “stok petani melimpah” di saat peternak dan pabrik pakan merasakan megap-megap kekurangan pasokan.

 

Dayan Antoni P Adiningrat,Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Sapi Potong Indonesia (Gappsi) menyatakan banyak perbedaan mendasar antara data pemerintah dengan pelaku usaha, karena basis asumsinya juga berbeda. Akibatnya banyak deviasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sedangkan bagi pelaku usaha, data dan kebijakan sebagai outputnya tidak memberikan kepastian arah dan pencapaian.

 

 

Pemutihan Data

Bagi Dayan, indikator perlunya pemutihan data peternakan cukup simpel. “Program swasembada daging sapi sudah 3 kali gagal. Harga daging yang masih tinggi. Dan terus terjadinya ketimpangan supplydemand(pasokan – permintaan),” ujarnya ringkas.

 

Puluhan kali diskusi dan rapat digelar setiap kegaduhan demi kegaduhan terjadi, berujung pada satu indikasi, kelemahan akurasi dan tidak sinkronnya data pokok peternakan sebagai pijakan pengambilan kebijakan.

 

Sebagaimana dinyatakan Herry Dermawan, Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), jangankan data peternakan, di Indonesia data termasuk barang yang mahal.Seperti data sapi yang hewannya terlihat besar dan bisa dihitung, ternyata datanya amburadul. Begitu pula jika bicara data ayam, sangat mudah diestimasi, hanya menunggu ada kemauan dari pihak pemerintah dan swasta. “Pemerintah mau atau tidak untuk bersungguh-sungguh menghimpun data yang benar dan jujur. Lalu mempunyai alat paksa untuk memaksa pihak swasta untuk mengeluarkan data sebenarnya,” tegas Herry.

 

Tak heran, jika Herry berpendapat pemutihan data peternakan telah mencapai level urgen untuk dilakukan. “Pemutihan data buat saya sangat urgen. Data yang harus diperbaiki, GPS dan PS berikut data turunannya sampai DOCFS. Data peternak yang berbudidaya UMKM berapa persen dan yang dikuasai integrator berapa persen,” jelasnya.

 

Desianto B Utomo, Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) angkat bicara tentang penyusunan ulang alias pemutihan data fundamental peternakan ini. “Kita bisa berdaulat menentukan di atas kaki sendiri, berapa produksinya dan berapa banyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” tegasnya.

 

Senada dengan Desianto, Wakil Ketua Umum Bidang Pengolahan Makanan dan Industri PeternakanKamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia,Juan Permata Adoe menyatakan sudah saatnya dilakukan terobosan, dengan cara pemutihan data, atau data amnesti. Pemutihan ini sama halnya dengan membuat data baru.“Buat anggaran baru untuk pemutihan ini, tapi pelaksanaannya tidak hanya dengan survei. Harus survei yang dilengkapi dengan teknologi untuk verifikasi dan menghindari data ganda. Pelaksanaannya harus serentak. Jadi penyamaan data ini diperlukan, tapi aspek teknisnya dikedepankan,” urainya.

 

 

Manfaat Data Valid

Adanya data valid tentang ketersediaan/produksi dan kepastian angka serapan/demand akan mempermudah semua pihak untuk berperan dalam kondisi apapun yang dialami, baik saat over supply maupun kekurangan suplai/permintaan melonjak tanpa banyak kegaduhan.Namun jauh panggang dari api, Desianto mengemukakan realita, data GPS pada sektor perunggasan misalnya, paling banyak menimbulkan kegaduhan karena tak kunjung beres dan selalu memunculkan pro-kontra. “Alasan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menjatuhkan vonis denda (kepada perusahaan perunggasan tertuduh kartel) pun dikarenakan tidak ada kejelasan data. Pemerintah mengatakan over supply, tapi itu data mana?” tanyanya retoris.

 

 

Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi 207/Desember 2016


   Artikel Lain    

    Ancaman Resistensi Antimikroba

    Pelarangan Penggunaan Antibiotik dan Implementasinya

    Siasat Bertahan Peternak Layer

    Bulog dan Jagung untuk Peternak Layer

    Momentum Perbaikan Data Secara Terintegrasi


  • Keramba Jaring Apung
  • Dermaga Apung
  • Jukung
  • Wisata Bahari
  •   IKLAN ONLINE
  •   Tambak Udang Skala Mini di Madura
  •   Siasat Bertahan Peternak Layer
  • Lowongan Kerja: PT Citra Mandiri Kencana

        


    ETALASE    



Home     Our Profile     Trobos Moment     Contact Us     Data Agri     Foto     AgriStream TV     TComm     Berlangganan
Copyright 2014-2016 TROBOS, All Rights Reserved