Kolom   
  Livestock Update +       Moment Update +       Aqua Update +  




Kamis, 15 Desember 2016
Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS: Kelautan-Perikanan dan Perekonomian Nasional

Komoditas Lain
Udang
Air Tawar
Air Laut
Air Payau
Ragam Akua
Hobi Akua

Pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki cita-cita mulia, yakni dalam jangka menengah (2015 – 2019) ingin mengeluarkan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah pada 2019. Selain itu menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan makmur (Produk Domestik Bruto/PDB perkapita > 11.750 dolar AS) pada 2025 atau 2030.

 

Untuk bisa lulus dari jebakan pendapatan menengah, kinerja perekonomian nasional 2015 – 2019 harus jauh lebih baik dari periode sebelumnya. PDB perkapita yang pada 2014 hanya 4.200 dolar AS (negara berpendapatan-menengah bawah) harus meningkat lebih dari 7.250 dolar AS (batas bawah PDB perkapita sebagai negara berpendapatan-menengah atas) pada akhir 2019. 

 

Jumlah penduduk miskin harus bisa dikurangi dari 11 % total penduduk pada 2014 menjadi 7 % pada akhir 2019, dan tingkat pengangguran terbuka dari 7 % total angkatan kerja menjadi 4 %.  Untuk dapat mencapai ketiga target kinerja utama perekonomian itu, maka pemerintah harus mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 % per tahun dalam kurun waktu 2015 – 2019.

 

Lebih dari itu, pertumbuhan ekonominya juga harus lebih berkualitas. Pasalnya, jika di masa Orba (1971 – 1996) hingga 2009 setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 400.000 – 500.000 tenaga kerja. Sedangkan, sejak 2010 hingga 2015 setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya dapat menyerap 150.000 – 200.000 tenaga kerja. 

 

 

Tantangan Ekonomi

Namun, apa mau dikata, pertumbuhan ekonomi 2015 justru anjlok ke 4,79 dari 5,02 pada 2014.  Pertumbuhan ekonomi tahun ini pun diperkirakan hanya tumbuh sekitar 5 persen.  Yang lebih memprihatinkan, baik Bank Indonesia, Kementerian Keuangan maupun sebagian besar ekonom Indonesia ternama mempridiksi pertumbuhan ekonomi pada 2019 maksimal hanya sebesar 6 %.

 

 Bila kinerja perekonomian nasional semacam ini yang terjadi, dengan kualitas pertumbuhan yang rendah dan utang negara yang kian menggunung, Indonesia bukannya akan naik kelas dari negara berpendapatan-menengah bawah ke negara berpendapatan-menengah atas.  Sebaliknya, bakal semakin banyak pengangguran, kemiskinan, dan kian terpuruk. 

 

Hampir semua pejabat tinggi negara berdalih, bahwa merosotnya laju pertumbuhan ekonomi nasional adalah akibat imbas dari lesunya perkonomian global.  Sebagian faktor penyebab memang itu betul.  Akan tetapi, untuk negara yang kaya sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (kapasitas suplainya sangat besar), jumlah penduduk terbesar keempat di dunia (potensi pasar domestik yang amat besar), dan jumlah penduduk usia produktif dan kelas menengah yang besar serta terus bertambah, mestinya Indonesia mampu seperti India yang pada tahun lalu tumbuh 7,8 persen, dan tahun ini diperkirakan sedikit meningkat. 

 

 

Arah Kebijakan

Kita sangat mengapresiasi pemerintah yang telah bekerja keras dan serius untuk mengatasi perekonomian bangsa, khususnya dengan mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi yang kesemuanya pada intinya untuk memacu pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.  Presiden Jokowi dan Wapres JK pun sangat berapi-api untuk memperbaiki iklim investasi dan kemudahan berbisnis (ease of doing business). 

 

Baik di dalam negeri mapun ketika di luar negeri, beliau berdua selalu mengajak investor dan pengusaha untuk berinvestasi dan menanamkan modal di Indonesia, terutama di sektor riil tradable.  Presiden dan Wapres sudah benar, saat perkonomian global sedang lesu (resesi), memang untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional haruslah mengandalkan pada investasi dan konsumsi.

 

Pertanyaannya adalah mengapa sejumlah paket kebijakan ekonomi itu belum juga membuahkan hasil, bahkan kinerja perekonomian nasional cenderung stagnan atau bahkan menurun. Banyak faktor penyebabnya.  Dan, yang utama adalah karena banyak kebijakan (keputusan) ekonomi pemerintah yang bersifat parsial dan ad hock, tidak sistematik dan holistik.  Selain itu, mayoritas pemerintah daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Kota) serta sejumlah Kementerian juga menghambat dan counter productiveterhadap inevestasi dan bisnis.

 

 

Kelautan dan Perikanan

Dengan dalih pelestarian lingkungan dan penegakkan kedaulatan, hampir semua kebijakan dan peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak November 2014 sangat menghambat bahkan mematikan tumbuh-kembangnya investasi dan bisnis di sektor kelautan dan perikanan, yang selama ini menyerap sekitar 15 % total angkata kerja.  Semua rakyat Indonesia mendukung pemberantasan illegal fishingoleh nelayan asing.  Tetapi, jangan menyengsarakan nelayan pribumi dengan melarang penggunaan pukat hela dan pukat tarik yang selama ini dioperasikan oleh mayoritas nelayan, tanpa alternatif solusi yang tepat. 

 

Pembudidaya dan pengusaha lobster, kepiting soka, dan kerapu mati suri akibat Permen KP nomor 57/2014 dan Permen KP nomor 1/2015, dan hampir semua kawasan industri pengolahan hasil perikanan (Belawan, Muara Baru, Benoa, Bitung, dan Ambon) gulung tikar akibat ketiadaan bahan baku.

 

 

Selengkapnya baca di majalah TROBOS Aqua Edisi-55/15 Desember 2016– 14 Januari 2017


   Artikel Lain    

    Prof. Dr. Ir. Johannes Hutabarat, M.Sc.: Enzim dan Probiotik Tingkatkan Produksi

    Arif Satria: Reinkarnasi Perikanan Pekalongan

    Arif Satria: Deadline Cantrang di Depan Mata

    Prof. Dr. Ir Johannes Hutabarat MSc: Langkah Strategis Mendorong Pakan Mandiri

    Arif Satria: Tenaga Kerja Indonesia di Kapal Asing


  • Keramba Jaring Apung
  • Dermaga Apung
  • Jukung
  • Wisata Bahari
  •   IKLAN ONLINE
  •   Tambak Udang Skala Mini di Madura
  •   Siasat Bertahan Peternak Layer
  • THE ALLTECH IDEAS CONFERENCE 2017

        


    ETALASE    



Home     Our Profile     Trobos Moment     Contact Us     Data Agri     Foto     AgriStream TV     TComm     Berlangganan
Copyright 2014-2016 TROBOS, All Rights Reserved