Agri Unggas   
  Livestock Update +       Moment Update +       Aqua Update +  




Minggu, 1 Januari 2017
Kemitraan Sehat, Inti dan Plasma

Kemitraan Sehat, Inti dan Plasma

Foto: trobos


Komoditas Lain
Unggas
Sapi Perah
Sapi Potong
Domba/ Kambing
Aneka Ternak
Hobi Livestock

Satgas kemitraan bertujuan mendorong kemitraan usaha besar dan kecil semakin kuat, serta menjadi basis pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang adil

 

Akhir 2016, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan gebrakan dalam dunia usaha terkait kemitraan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Kemitraan Nasional yang bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). Satgas kemitraan ini merupakan komitmen KPPU dalam rangka menjaga praktik kemitraan yang sehat. Satgas kemitraan difokuskan pada upaya penegakan hukum dan pencegahan tindak penyalahgunaan kemitraan.

 

Muhammad Syarkawi Rauf, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan satgas kemitraan untuk mengawasi kemitraan antara pelaku usaha besar dan kecil. Pengawasan kemitraan secara objektif dapat mewujudkan sinergisme pelaku pasar yang berlandaskan prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

 

Usaha besar dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang tersebar di wilayah kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi prioritas KPPU dalam menjalankan pengawasan kemitraan yang diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

 

"Tujuan dibentuknya satgas ini bagaimana mendorong supaya kemitraan usaha besar dan kecil supaya semakin kuat dan menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang adil kedepan," jelasnya kepada TROBOS Livestock usai acara "Pencanangan Kemitraan Usaha yang Sehat dan Pembekalan Satuan Tugas Pengawas Kemitraan Nasional" yang diselenggarakan oleh KPPU di Raflesia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta (15/12).

 

Ada tiga bagian satgas yang bertugas di pusat antara Kementerian Koperasi UKM serta KPPU, satgas yang melibatkan Dinas UMKM dan Koperasi di Provinsi dan satgas Dinas UMKM dan Koperasi di tingkat Kabupaten/Kota. Sebanyak 20 orang untuk satgas per provinsi dan 20 orang per Kabupaten/Kota. "Ada kurang lebih 6.000 orang satgas yang akan mengawasi proses kemitraan di seluruh Indonesia. Satgas ini di bawah Kemenkop UKM dan KPPU," ungkap Syarkawi.

 

Ditambahkan Taufik Ahmad Deputi Pencegahan KPPU, satgas juga berasal dari kementerian teknis, dalam hal komoditas pertanian dan peternakan tentunya Kementerian Pertanian. Satgas dari kementerian teknis merupakan perpanjangan tangan dalam pengawasan di daerah supaya kemitraannya berjalan dengan baik. Untuk masa jabatan, merupakan kewenangan kementerian teknis terkait. “KPPU tangan – tangannya kecil, dengan bantuan kerjasama supaya tercipta kemitraan  yang win- win solution bagi usaha besar dan kecil. Satgas kemitraan ini di KKPU dibawah Deputi Pencegahan,” sebutnya.

 

Kemitraan di Perunggasan

Taufik menuturkan kemitraan di bidang peternakan, misalnya hubungannya antara plasma dan inti, yang diatur dalam perjanjian kemitraan. Perjanjiannya dilihat substansinya seperti apa, setelah perjanjiannya betul implementasinya bagaimana. Jika, terjadi pelanggaran masuk perkara. Hanya outputnya berbeda, jika terbukti akan diberi surat peringatan. “Lebih ke mediasi seperti di Korea dan Jepang. Usaha besar dan kecil itu kan sama – sama membutuhkan. Tetapi surat peringatan ke satu, kedua dan ketiga tidak digubris, masuk ke pemeriksaan lanjutan. Ada hukuman denda, bahkan pencabutan izin usaha,” terangnya.

 

Ia mengutarakan ada beberapa laporan terkait pelanggaran kemitraan di bidang perunggasan. Hanya, masih dipelajari. Terkait, integrasi vertikal tidak dilarang selama tidak terjadi penyalahgunaan. Contoh penyalahgunaan, ia katakan perlakuan diskriminatif dengan memberikan produk untuk internal farm kualitas baik, tetapi pada konsumen lain memberikan produk kualitasnya lebih rendah.

 

Syarkawi mengimbuhkan, kalau ditemukan pelanggaran terhadap kemitraan, dimana yang besar menyalahgunakan posisi tawar terhadap yang kecil. Misalnya pada peternakan unggas yang sering terjadi, peternak sudah membesarkan ayamnya selama 30 hari dan waktunya dipanen. Tetapi, tidak dilakukan kegiatan panen yang merugikan peternak kecil. Atau memperlambat pembayaran dan menolak menerima barang dari pelaku usaha kecil yang sebenarnya sudah disepakati sebelumnya. “Semua itu akan menjadi obyek pengawasan KPPU,” cetus Syarkawi.

 

 

Selengkapnya baca di majalah TROBOS Livestock Edisi 208/Januari 2017


   Artikel Lain    

    Garap Peluang Bisnis RPU

    Peternak Layer Tuntut Hak Budidaya

    VIV Asia 2017: Koneksikan Bisnis Peternakan Asia

    Efisiensi Kandang 3 Lantai

    Peternak Layer Lampung Tergerus


  • Pasokan Jagung Kuartal ke-2 Dikhawatirkan
  • Kelangkaan Jagung Terulang
  • Benih Lele Masih Kurang Pasokan
  • Menyiasati Margin Budidaya Lele
  •   Tambak Udang Skala Mini di Madura
  •   Siasat Bertahan Peternak Layer
  •   Berbagi Pengalaman Kendalikan WFD
  •   CJ Feed Resmikan Pabrik Pakan Berteknologi Modern

        


    ETALASE    



Home     Our Profile     Trobos Moment     Contact Us     Data Agri     Foto     AgriStream TV     TComm     Berlangganan
Copyright 2014-2017 TROBOS, All Rights Reserved