Moment Update   
  Livestock Update +       Moment Update +       Aqua Update +  




Selasa, 10 Januari 2017
Perlu Payung Hukum, Standar Jasa Medik Dokter Hewan

Perlu Payung Hukum, Standar Jasa Medik Dokter Hewan

Foto: dok.HumasDitjenPKH


Denpasar (TROBOS.COM). Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi didorong agar menyusun  Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan jasa pelayanan profesi medik veteriner.
 
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) I Ketut Diarmita menyatakan payung hukum bagi dokter hewan dalam menyelenggarakan jasa pelayanan itu  untuk menghindari pungli sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 87/2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). 
 
Hal tersebut disampaikan oleh Ketut pada FocusGroup Disccusion (FGD) Dokter Hewan di Zaman Globalisasi yang digelar Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) cabang Bali  pada Sabtu (7/1) di Kampus Universitas Udayana Denpasar. 
 
FGD itu mengangkat tema khusus pungli, “Mencermati Aturan Hukum dan Etika Profesi Veteriner Sebagai Dasar Menghadapi Peraturan Presiden terkait Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)”.
 
Dirjen menyampaikan peristiwa penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 1 (satu) dokter herwan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di klinik hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, mengindikasikan menurunnya kualitas pelayanan klinik hewan dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). 
 
“Untuk itu, kami mendorong kepada Stakeholders terkait dan Pemerintah Daerah agar segera membuat SOP, segera dibuat Perdanya. Sesuaikan dengan Perpres Saber Pungli yang akan menjadi dasar hukum bagi etika profesi veteriner dalam bekerja atau menjalankan tugasnya", ujar Diarmita.
 
Ketua Majelis Kehormatan Pengurus Besar PDHI Retno Dewi Bagja menyatakan pentingnya payung hukum yang melindungi pelayanan bidang kesehatan hewan demi kepentingan masyarakat dan negara. 
 
Dia menegaskan dokter hewan pelaku pelayanan medis veteriner adalah profesional penjamin keamanan hewan, produk hewan, serta layanan medik veteriner yang legal dan disumpah dan berkode etik. Selain itu juga bersertifikat kompetensi sebagai profesi mulia non komersial untuk melindungi kepentingan masyarakat.
 
“Penting adanya payung hukum, ini semua untuk melindungi pelayanan jasa medik veteriner dan demi kepentingan masyarakat dan negara”, ungkap sosok yang akrab disapa Wiwiek Bagja. 
 
Oleh karena itu, setelah mencermati dasar hukum dan untuk menghindari pungli sesuai Perpres 87/2016, berkonsekuensi perlunya Perda yang juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan). 
 
Wiwiek Bagdja juga berharap segera dibuat Perda terkait pelayanan jasa medik veteriner. Untuk para dokter hewan praktek, pihaknya menyarankan supaya praktek sesuai dengan aturan Permentan Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner. nuruddin
 


   Artikel Lain    

    Semarak Hari Ayam dan Telur Nasional

    Nila dari Toba Hadir di Trade Expo Indonesia ke 32

    Harga Panen Jatuh, Peternak Mengadu kepada Pemerintah

    Target Angka Kebuntingan Sapi Upsus Siwab Kabupaten Dompu Terlampaui

    Erupsi Gunung Agung : Pemerintah Bantu Evakuasi Ternak, Peternak Tak Perlu Panik


  • Jaminan Keamanan Pangan
  • Memacu Bisnis RPA
  • Hitung-Hitungan Benur Besar
  • Plus Minus Nursery Benur
  •   Jambore Peternakan Nasional 2017
  •   Bisnis Itik Makin Dilirik
  •   Mengenal Udang Putih Asli Indonesia
  •   Cara Benar Membenihkan Lele

        


    ETALASE    



Home     Our Profile     Trobos Moment     Contact Us     Data Agri     Foto     AgriStream TV     TComm     Berlangganan
Copyright 2014-2017 TROBOS, All Rights Reserved