Aqua Update   
  Livestock Update +       Moment Update +       Aqua Update +  




Rabu, 11 Januari 2017
Kebijakan Pemerintah Belum Sesuai Alur Bisnis Komoditas Rumput Laut

Kebijakan Pemerintah Belum Sesuai Alur Bisnis Komoditas Rumput Laut

Foto: 


Komoditas Lain
Udang
Air Tawar
Air Laut
Air Payau
Ragam Akua
Hobi Akua

Jakarta (TROBOS.COM). Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menilai masih terdapat sejumlah kebijakan pemerintah berupa roadmap yang kontra produktif terhadap perkembangan komoditas rumput laut. Mereka meminta agar kebijakan dimaksud ditinjau ulang.
 
“Kami berharap pemerintah bisa mempercepat revisi semua peraturan yang menghambat pengembangan di sektor ini. Kami mengharapkan, ke depan kebijakan didukung dengan proses kajian, melalui proses konsultasi publik, proses sinkronisasi peraturan dan juga sosialisasi yang baik,” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Jakarta (10/1).  
 
Pihaknya mengaku, selama ini banyak menerima keluhan dari pelaku usaha mengenai beberapa aturan yang dikeluarkan KKP yang kurang berpihak pada usaha penangkapan, unit pengolahan dan budidaya ikan dan tak terkecuali dari para pelaku usaha rumput laut.
 
 
Di tempat yang sama, Ketua ARLI Safari Azis menjelaskan bahwa komoditas rumput laut memiliki karakteristik tersendiri jika dilihat dari rantai produksinya, rantai nilai hingga proses pemasarannya.
 
“Kami ingin agar pengetahuan rumput laut ini dipahami oleh semua pihak. Rumput laut memiliki berbagai macam jenis, sehingga sebagai bahan baku pun akan sangat beragam. Sebelum dapat digunakan oleh industri pengguna, rumput laut harus masuk terlebih dahulu kepada industri pengolah yang mengolah bahan baku menjadi carrageenan atau agar-agar, kemudian setelah itu masuk kepada industri formulasi, baru kemudian dapat digunakan oleh industri pengguna dengan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lainnya,” jelas Safari.
 
Dia mengatakan, ketidaksiapan industri pengolah bahan baku yang ada di Indonesia untuk menyerap rumput laut lokal menjadi persoalan tersendiri. Jika pemerintah ingin mendorong tumbuh dan berkembangnya industri dalam negeri serta mendapatkan nilai tambah perlu dibuat persiapan secara matang terutama dalam hal daya saing dan pasar karena pasar rumput laut dan hasil olahannya lebih banyak berada di luar negeri.
 
Selain itu, lanjut dia, industri formulasi yang ada di Indonesia masih sedikit sementara rumput laut sebelum masuk ke Industri pembuat produk harus melalui industri formulasi terlebih dahulu karena di tahap ini akan ditentukan pasar dan penggunaannya, hal ini berkaitan dengan pembuatan produk yang akan dibuat serta berapa banyak kebutuhan itu.
 
“Industri formulasi dan industri pengguna dengan bahan hasil olahan rumput laut banyak terdapat di luar negeri. Industri ini melibatkan riset dan pengembangan serta penggunaan teknologi yang tepat. Penyerapan dalam negeri rendah sementara produksi rumput laut kita melimpah. Seharusnya pemerintah tidak harus membatasi atau mengenakan bea keluar ekspor bahan baku rumput laut,” ujar Safari.
 
Dia mengatakan, selain berupaya mengembangkan hilirisasi untuk rumput laut, sebaiknya pemerintah memperhatikan aspek pengembangan di hulu yang terus digenjot produksinya dan tidak mengorbankan nasib para petani  pembudidaya rumput laut, menjaga stabilitas pendapatan dan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau serta perolehan devisa negara.
 
“Di sektor hilir penyerapannya masih rendah dan biasanya membeli dengan harga pembelian yang kurang bersaing. Sementara pihak asing bisa menyiapkan cara pembayaran yang efektif dengan harga yang kompetitif dan menguntungkan para petani,” ungkap Safari.
 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2015 sektor hulu rumput laut menyumbang devisa lebih besar daripada hilirnya, yakni mencapai  78% ekspor dengan nilai US$ 160.408.809 sedangkan hilir hanya mencapai 22% ekspor dengan nilai US$ 45.056.021.
 
Mengenai nilai tambah, kata Safari, sebenarnya dari hulu para petani juga memperhatikan hal tersebut mulai dari pembibitannya, penggunaan teknologi budi daya, penempatan lokasi budidaya yang tepat serta menjaga kualitas bahan baku rumput laut yang dihasilkan demikian halnya dalam teknik pemeliharaan, tahapan panen dan pasca panen.
 
“Sebelum sampai ke tingkat pedagang hingga ke tingkat pengolah, para petani sudah terlebih dahulu menjaga nilai tambah, apalagi yang berorientasi ekspor tentu harus menjaga hasil panennya. Jadi, pemerintah dalam hal membuat Road Map jangan sampai hanya mengedepankan larangan atau hambatan lain terhadap ekspor bahan baku rumput laut,”  pungkas Safari. ist/meilaka
 


   Artikel Lain    

    LEDikan, Alat Bantu Nelayan Memikat Ikan

    Penemu Alat Pemikat Ikan LEDikan Mendapat Penghargaan

    Impor Udang Amerika Melonjak

    Revitalisasi Perairan Umum Dimulai di Pangandaran

    Udang India Hadapi Penolakan Komisi Eropa


  • (Masih) Ruwetnya Urusan Jagung
  • Menakar Keberhasilan Pangkas Produksi
  • Lebih Siap Tebar dengan Nursery
  • Biosekuriti Pembenihan Ketat, Benur Kuat
  • Lowongan Kerja: BIOMIN
  •   Mengurai Berbelitnya Perizinan Usaha Tambak
  •   Merancang Konstruksi Tambak Ideal
  • Pemerintah Kendalikan Suplai Daging dan Telur Unggas

        


    ETALASE    



Home     Our Profile     Trobos Moment     Contact Us     Data Agri     Foto     AgriStream TV     TComm     Berlangganan
Copyright 2014-2017 TROBOS, All Rights Reserved