Aqua Update   
  Livestock Update +       Moment Update +       Aqua Update +  




Kamis, 16 Nopember 2017
Pungutan Perizinan Kapal Nelayan Tradisional Masih Terjadi

Pungutan Perizinan Kapal Nelayan Tradisional Masih Terjadi

Foto: KKPnews


Komoditas Lain
Udang
Air Tawar
Air Laut
Air Payau
Ragam Akua
Hobi Akua

Jakarta (TROBOS.COM). Meski pelayanan perizinan kapal dan penangkapan ikan telah ditetapkan gratis bagi nelayan tradisional, namun kuat dugaan praktik pungutan dengan dalih tertentu masih terjadi.

Siaran pers DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) pada Selasa (14/11) mengutip pernyataan Rustan, Ketua DPD KNTI Tarakan/Persatuan Nelayan Kecil Tarakan yang mengadukan dugaan pungutan liar dalam pengurusan pendaftaran dan perizinan kapal perikanan bagi nelayan tradisional skala kecil.

Kasus yang dia adukan terjadi pada awal November 2017. Dia menyatakan dugaan pungutan liar tersebut dikenakan dalam proses pendaftaran dan perikanan kapal perikanan, nelayan tradisional anggota KNTI yang diduga dipersulit oleh oknum dari Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam melakukan pengurusan izin kapal motor nelayan (penangkap ikan) dengan muatan dibawah 8 (delapan) gross tonase.

Oknum tersebut, kata Rustan, meminta sejumlah uang dengan dalih sebagai biaya pengurusan ke Jakarta dan apabila permintaannya tidak dipenuhi muncul ancaman tidak akan dibantu untuk menyelesaikan pengurusan izin kapalnya tersebut. Padahal, segala ketentuan dalam pengurusan izin kapal ini telah dipenuhi.

Marthin Hadiwinata, ketua DPP KNTI menyatakan protes dan pengaduan KNTI itu berlandaskan UU No 7/ 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yang memberikan pembebasan biaya pengurusan dan perizinan kepada nelayan skala kecil dibawah 10 gross ton. “UU No. 7/2016 memandatkan perlindungan dalam Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi yang ditegaskan Pasal 36 butir 1 huruf a dan b,” ungkap Marthin.

Perlindungan tersebut, dia melanjutkan, dilakukan dengan dua langkah yaitu  pertama membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan, dan pemasaran, dan Usaha Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Kedua,  membebaskan pungutan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama sesuai dengan kewenangannya dan berkewajiban membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien. “Dalam penjelasan, Perizinan yang dibebaskan yang terkait dengan Penangkapan Ikan bagi Nelayan Kecil, antara lain, surat ukur, surat tanda bukti lapor kedatangan, dan keberangkatan kapal, dan surat persetujuan berlayar yang tidak dipungut biaya dalam pengurusannya,” pungkas Marthin.
 
Melalui surat tersebut KNTI meminta lima langkah yang dapat dilakukan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Pertama, melakukan pengusutan terhadap pungli yang dilakukan oknum KSOP Kota Tarakan tersebut. Kedua, menjatuhkan sanksi kepada oknum yang melakukan pungutan liar tersebut. Ketiga, sebagai institusi kementerian nasional yang membawahi KSOP di seluruh Indonesia, Kementerian Perhubungan hendaknya melakukan reformasi birokrasi dan kebijakan terkait dengan pengurusan pendaftaran kapal perikanan nelayan tradisional skala kecil berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016. Keempat, bekerjasama dengan KNTI untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan skala kecil di seluruh Indonesi. Kelima, menegakkan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.  ist/meilaka
 


   Artikel Lain    

    Ekspor Udang India Naik, Indonesia Turun

    Sumba Timur Diharapkan Produksi 5.551 ton Rumput Laut

    Kapal dan Alat Penangkap Ikan untuk Nelayan Jatim

    Ulasan Pasar Udang oleh Rabobank dan Ken Salzinger

    Pemerintah Bantu 7.255 Paket Alat Penangkapan Ikan Sepanjang 2017


  • Kebijakan yang Komprehensif Dinanti
  • Menatap Bisnis Broiler 2018
  • Permainan Dagang Tekan Harga Nener
  • Angkat Pamor Bandeng Skala Industri
  •   Jambore Peternakan Nasional 2017
  •   Dr. drh. Surya Agus Prihatno, MP: Koreksi untuk Upsus Siwab
  •   Plus Minus Autofeeder Udang
  •   Klasterisasi Domba dan Kambing

        


    ETALASE    



Home     Our Profile     Trobos Moment     Contact Us     Data Agri     Foto     AgriStream TV     TComm     Berlangganan
Copyright 2014-2017 TROBOS, All Rights Reserved