Kolom & Opini
01 August 2010
Thomas Darmawan: Perketat Impor, Genjot Budidaya

Oleh: Thomas Darmawan

Jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa, jelas membuat Indonesia menjadi potensi pasar yang sangat menarik bagi produk perikanan dari negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Apalagi konsumsi ikan jauh lebih tinggi dibanding konsumsi ayam dan daging yang hanya sekitar 6 kg/kapita/tahun.
Catatan yang ada menunjukkan, konsumsi ikan dari tahun ke tahun terus meningkat. Di 2004 saja konsumsi ikan mencapai 26 kg/kapita/tahun. Sedangkan di 2009 mengalami peningkatan menjadi 28 - 29 kg/kapita/tahun. Bahkan prediksi di 2010 bisa mencapai 30,47 kg/kapita/tahun.
Yang perlu ditekankan adalah konsumsi ikan kita sudah di atas 26 kg/kapita/tahun,  suplainya berasal dari budidaya, tangkap, dan sebagian dari impor. Impor bisa terjadi bukan saja karena peluang pasar yang besar. Tetapi karena berdasarkan ketentuan AEC (Asean Economic Community) di mana Indonesia di dalamnya, sektor perikanan menjadi salah satu dari 12 kelompok kategori yang diprioritaskan untuk tidak bisa dibatasi impornya.
Dari 12 kelompok kategori itu, 5 berupa kelompok jasa dan 7 berupa kelompok barang yang di dalamnya sektor agribisnis termasuk perikanan. Dan 7 kelompok barang ini diprioritaskan untuk ujicoba AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang seharusnya di mulai 2010, dan pelaksanaan sepenuhnya di 2015.
Dengan demikian wajarlah bila Indonesia membiarkan impor ikan dari negara-negara Asean karena Indonesia pun bebas mengekspor ikan ke Malaysia atau negara Asean lainnya. Yang kemudian menjadi masalah, yakni ketika importasi kian meningkat. Ini bisa menjadi indikasi terjadinya kelainan pasar domestik.
Runutan permasalahannya, jika impor meningkat itu berarti konsumsi dan kebutuhan konsumen meningkat. Misalnya, banyak ikan salmon yang masuk ke restoran atau hotel. Tapi yang aneh masuk pula ikan nila dan ikan dori dari Vietnam yang mengalahkan ikan patin kita karena warna dagingnya putih.
Masalah yang masih mengganggu baik ikan maupun udang adalah faktor produksi. Ambil contoh udang, produksi di 2008 mencapai 410 ribu ton dan di 2009 turun menjadi 350 ribu ton. Sementara tahun ini industri pengolahan kekurangan bahan baku udang sekitar 30 -40 ribu ton dan kekurangan ini seharusnya dapat ditutupi karena perkembangan dan kesempatan pasar yang terus meningkat.
Masalah lain adalah pendanaan. Pembudidaya sering kali memiliki modal terbatas dan kesulitan akses kredit ke bank karena suku bunga di Indonesia lebih mahal dibanding di Vietnam, China, Thailand atau Filipina. Apalagi perbankan masih menganggap usaha budidaya sebagai risiko.
Yang terjadi akhirnya modal pembudidaya dibiayai oleh pabrik pakan sehingga harga pakan relatif lebih mahal. Terlebih, pembudidaya selalu ingin menggunakan pakan yang proteinnya lebih tinggi meskipun kebutuhan protein ikan berbeda-beda. Hal ini yang membuat harga menjadi mahal dan protein terbuang.
Biaya listrik yang tinggi dan penggunaan jenset juga masih menjadi kendala karena ikan dan udang memerlukan listrik untuk menghidupkan kincir angin atau blower. Masalah obat yang relatif mahal karena bahan baku yang masih impor, masalah keamanan dan kualitas air yang banyak tercemar dan informasi bagi pembudidaya yang tidak jelas serta masalah bibit masih menjadi kendala tersendiri dalam budidaya perikanan.

Genjot Produksi
Dengan melihat adanya peningkatan importasi produk perikanan dan tingkat konsumsi masyarakat yang terus menanjak hal ini justru harus menjadi pemicu bagi pembudidaya untuk meningkatkan produksinya. Pembudidaya harus mendapatkan informasi dan didorong memahami bahwa saat inilah waktu yang tepat untuk meningkatkan produksi. Mungkin informasi-informasi ini yang tidak sampai ke pembudidaya padahal di sisi lain industri pengolahan kesulitan bahan baku.
Seiring dengan penggunaan bibit dan pakan yang baik, antisipasi lainnya untuk meningkatkan produksi adalah dengan revitalisasi tambak,. Muncul pertanyaan, kenapa tambak? Karena udang adalah primadona. Apalagi karena industri pengolahan mengandalkan udang mengingat harganya bagus dan pasarnya jelas.
Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan pelaksanaan program kewirausahaan perikanan untuk 130 ribu peserta yang telah dicanangkan pemerintah. Program paket ini sederhana tapi sangat positif. Namun, perlu diimbangi dengan bibit yang unggul, pakan, dan sumber daya manusia yang baik, pengolahan, dan pemasaran.
Akan halnya masalah penyakit bisa ditangani dengan biosekuriti dan good aquaculture practice (praktek budidaya yang baik). Dengan demikian, ketika AFTA 2015 sepenuhnya operasional, Indonesia tidak ragu lagi mengandalkan dayasaingnya. Kokoh, baik dalam hal mutu produk, harga, dan proses transportasi yang lancar dan tepat waktu.
 
Tidak Diskriminatif
Ditegakkannya aturan tentang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia adalah keharusan. Tetapi pemberlakuannya harus nyata dan tidak diskriminatif. Ini berarti tiap produk impor harus melalui seleksi yang ketat, memenuhi persyaratan yang berlaku.
Dengan demikian tidak merusak harga dan pasar domestik yang pada gilirannya tidak merugikan pembudidaya. Dalam kaitan ini pun perlu kiat buka-tutup impor, di musim panen kran impor ditutup, di musim langka kran bisa dibuka.
Di samping itu, badan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang dibentuk, dalam pelaksanaannya harus bisa mengatur produk impor yang masuk agar tidak menimbulkan masalah baru. Untuk itu diperlukan sosialisasi, edukasi, pelatihan kepada pembudidaya dan para pihak yang terkait.


Selengkapnya baca di Majalah TROBOS edisi Agustus 2010