Pinjaman alternatif non-bank yang “ramah” terus dicari peternak dan pembudidaya untuk mengatasi kebuntuan akses modal perbankan

Lahan tambak udang milik Hardi Pitoyo di Banyuwangi yang seluas 50 hektar, menurut pengakuannya hanya 30% yang beroperasi penuh. Sisanya nganggur tidak produktif. “Masalahnya nggak punya modal mbak, untuk mengoperasikannya,” keluh Pitoyo kepada TROBOS. Sampai hari ini, tak satupun institusi bank yang berminat memberinya suntikan dana. Padahal bisnisnya yang telah berjalan 20 tahun itu memiliki jaminan keuntungan yang tidak kecil, dan ia telah menerapkan sistem budidaya yang intensif. Perbankan tetap enggan melirik. Bagaimana dengan pembudidaya yang masih tradisional, yang jumlahnya ribuan di penjuru tanah air dan membutuhkan dukungan permodalan. Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengarah target ambisius, peningkatan produksi 353% di 2014. Dua fakta yang memerlukan jembatan penghubung.
Setali tiga uang, di kegiatan usaha peternakan. Modal dari perbankan setengah hati turun ke agribisnis yang memasok pangan hewani, pencerdas bangsa ini. Kecuali pada industri besar, jamaknya bank alergi terjun ke bisnis ini. Padahal, lagi-lagi pemerintah melalui Kementerian Pertanian tengah berobsesi swasembada daging sapi di 2014. Sebuah kerja besar yang tentu membutuhkan pendanaan tak main-main. Nasib sedikit baik dialami komoditas ayam ras, broiler (pedaging) dan layer (petelur). Dalam industri ini sistem kemitraan sudah cukup lama berkembang, sehingga peternak mendapatkan modal kerja yang cukup dari perusahaan inti untuk beroperasi berproduksi. Tetapi bagaimana dengan pengembangan ayam kampung?
Ketua Himpuli (Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia), Ade M Zulkarnaen mengungkapkan, nyaris tidak ada sektor perbankan yang mau membiayai sektor perunggasan, utamanya unggas lokal. Usaha ini dianggap “berat”, dengan alasan usaha budidayanya belum intensif dan persepsi masyarakat yang masih kurang. “Perbankan menganggap peternakan ayam kampung adalah peternakan yang tidak ada nilainya. Malah perbankan juga mempertanyakan kelayakan usaha ayam kampung meskipun sudah disampaikan 7 keuntungan kompetitifnya. Tapi tetap saja mereka tidak yakin,” setengah gusar Ade mengutarakan.
Di tengah kondisi bank yang membuat jarak dengan bisnis peternakan dan perikanan, para pelaku berupaya mencari peluang-peluang alternatif pendanaan untuk mengembangkan usahanya. Salah satunya yang banyak diangkat akhir-akhir ini adalah dana-dana berasal dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dikenal dengan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Kemudian keterlibatan beberapa perusahaan swasta dalam membangun pola-pola kemitraan atau bapak angkat. Bantuan berupa kredit lunak ini ibarat angin segar bagi peternak dan pembudidaya untuk mengatasi kebuntuan permodalan.

Menteri Mengakui
Dalam sebuah workshop KKP dan Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad mengatakan, usaha perikanan budidaya yang didominasi usaha mikro dan kecil serta tersebar di seluruh Indonesia memerlukan skema pembiayaan dari perbankan yang lebih spesifik. Dan  pembudidaya ikan harus dipandang sebagai entitas bisnis, meski belum sepenuhnya seperti itu. Ia membenarkan kendala yang dihadapi dalam menembus obsesi lompatan produksi, salah satunya adalah biaya. Dan itu menuntut peran semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan perbankan.
Fadel menunjuk, perbankan belum berpihak dan tertarik memberikan kredit kepada pembudidaya/nelayan. Pembudidaya/nelayan masih mengandalkan uang sendiri dan sumber informal untuk mendanai usahanya. “Salah satu upaya yang sedang dibicarakan adalah program PKBL dari beberapa BUMN yang bisa menolong rakyat dalam bentuk paket-paket rumput laut maupun budidaya agar ikut mendanainya,” ujar Fadel kepada TROBOS pertengahan April lalu.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, S Budi Rochadi mengakui masih banyak kendala yang dihadapi perbankan dalam mengucurkan kredit di agribisnis. Misalnya, sektor perikanan masih dianggap usaha berisiko tinggi. “Sektor perikanan masih menjadi sektor yang menakutkan bagi perbankan. Selama 2009 hanya Rp 3,3 triliun atau hanya 0,23 % kredit yang terserap oleh sektor ini dengan NPL (Note Performing loan) 11,76 %. NPL tinggi karena ketidaksadaran pembudidaya/nelayan untuk membayar kembali kredit yang dipinjam. Ini perlu dibicarakan bersama antara pemerintah, perguruan tinggi, pengusaha dan perbankan untuk menaikkan kredit dan menurunkan NPL,” tandasnya.
Menteri Pertanian, Suswono secara terpisah menggarisbawahi pentingnya peran perbankan. Tetapi kembali ia menunjuk persoalan klasik yaitu aturan yang rigid sesuai undang-undang sebagai kendala. Antara lain ia menyayangkan tidak diterimanya aset usaha, seperti sapi misalnya, sebagai agunan.
Ditemui di ruang kerjanya, secara khusus Suswono mengaku tengah melakukan komunikasi dengan BRI untuk lebih mengambil peran pembiayaan agribisnis, termasuk peternakan. Semangatnya, dana yang disimpan petani/peternak ke bank harus kembali untuk membiayai usaha di pedesaan. “Selama ini kan dana dari desa yang disimpan di bank justru ditarik untuk menggerakkan ekonomi di perkotaan, kan nggak bener ini?” ujarnya setengah menuntut. Suswono melanjutkan keterangan, BRI dipilih karena infrastrukturnya menjangkau pedesaan. Kalau BRI menjalankan semangat ini, menurut Suswono lagi, ide bank pertanian tidak perlu lagi.
Disebutkan Suswono, meski terbatas, Kementerian Pertanian membuat paket-paket program yang memungkinkan bagi peternak mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Antara lain SMD, LM3, KUPS atau melalui KKPE dan KUR. “Tapi dana APBN terbatas, maka peran swasta dan lembaga keuangan didorong lebih besar,” tambahnya.
Ia juga sempat menyinggung alternatif pembiayaan melalui lembaga keuangan non-bank. Dalam pandangannya, lembaga-lembaga seperti BPR atau BMT bisa jadi solusi. “Kalau memang diperlukan aturannya, ya dipikirkan,” kata Suswono. Selain itu, ia berharap pelaku-pelaku usaha yang besar membangun kemitraan dengan peternak-peternak kecil. “Petani itu orang-orang jujur, hutang sama rentenir dengan bunga tinggi saja bisa lunas, jadi bukan masalah,” ungkapnya lagi.

Dilirik PKBL-BUMN
Pembiayaan sektor peternakan, kelautan dan perikanan justru mulai dilirik oleh PKBL-BUMN, sebuah sumber pendanaan alternatif non-bank. Antara lain yang TROBOS temui adalah Pertamina dan Telkom. Pertamina sejak 1993 sampai Desember 2009 telah menggelontorkan dana  Rp 1,2 triliun untuk program ini, dan untuk 2010 alokasi dana sekitar Rp 300 miliar. Menurut Manajer Program Kemitraan – PKBL Korporat Pertamina, Yoke Syamsidar, dari total dana yang sudah dikucurkan, sekitar 70 % dialokasikan untuk sektor agribisnis. “Dari 70 % itu, sekitar 20 % nya untuk sektor perikanan seperti belut, ikan, udang yang baru di mulai tahun ini dan sekitar 30-40 % dialokasikan untuk sektor peternakan,” jelas Yoke.