Meski Juni membaik, diperkirakan 30 % peternak sudah telanjur rontok akibat krisis harga yang berlarut

Harga broiler (ayam pedaging) jeblok peternak berteriak, adalah fenomena biasa. Setiap tahun, dapat diperkirakan di waktu-waktu tertentu harga jual broiler di tingkat peternak akan melemah, meskipun harga di tingkat konsumen tetap tinggi. Buat pelaku bisnis broiler, ini sudah dipahami dan diterima sebagai kenyataan yang harus ditempuhi.
Pola tahunan sudah dikantongi para peternak, sehingga dengan mengedepankan intuisi, antisipasi akan bulan paceklik biasanya sudah disiapkan. Setidaknya dari 12 bulan dalam setahun, akan ditemui 3 sampai 4 kali rugi. Di luar “bulan hitam” itu, umumnya peternak meraup untung berlipat yang dinilai dapat menutup kerugian di masa merugi.
Tetapi tak sebagaimana pola dari tahun ke tahun yang selama ini dibaca para pelaku, anomali terjadi dalam rentang waktu 7 bulan belakangan. Sepanjang waktu tersebut harga jual broiler di tingkat peternak tak kunjung terangkat bercokol di bawah nilai ongkos produksi atau BEP (Break Event Point).
“Tercatat sejak bulan puasa tahun lalu, peternak merugi terus,” keluh seorang peternak yang merepresentasikan suara rekan seprofesi. Ini keluar dari pola rutinitas. Peternak pun dibuat babak belur. Hanya yang bermodal kuat yang sanggup bertahan. Sementara peternak bermodal pas-pasan dipastikan menyerah tak kuat menghadapi tekanan kali ini.
Bersyukur, memasuki bulan Juni, grafik harga mulai menunjukkan titik balik menanjak. Tetapi, diperkirakan tak kurang dari 30 % peternak sudah telanjur rontok akibat krisis harga yang berlarut-larut. Soal penyebab krisis, beda orang akan beda analisa.
Over supply atau banjir pasokan adalah salah satu yang dituding sebagai sebab remuknya harga. Ketua Umum  PPUN (Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara), Sigit Prabowo menyoroti membludaknya pasokan di pasar Jabodetabek akibat masuknya ayam dari luar daerah.
Broiler asal Malang dan Jogjakarta, antara lain yang disebutnya dilempar ke Jakarta dan sekitarnya. “Mereka ekspansi kesini, sehingga peternak yang ada di sekitar Jakarta kerepotan karena pasokan berlebih,” keluh peternak dari Bogor ini.
Ketua Umum PPUB (Perhimpunan Peternak Unggas Bersatu), Djody Hario Seno, membenarkan tidak stabilnya harga broiler di ibukota diakibatkan tak seimbangnya pasokan dan permintaan. Perusahaan pembibitan juga dinilainya tidak pernah terbuka memberikan peta populasi DOC (ayam umur sehari)dari tiap-tiap daerah.
Alhasil, broiler dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera seperti dari Lampung masuk ke Jakarta. “Padahal kalau mereka membuka pasar sendiri sesuai pasokan dan permintaan di wilayahnya, broiler tidak akan masuk ke Jakarta,” ujar Djody.
Belum lagi, bermunculannya breeding (pembibitan) skala kecil yang berimbas ke fluktuasi harga broiler. Djody menyayangkan pemerintah yang tidak membatasi pembibitan skala kecil ini. “Tidak ada tata perencanaan. Padahal seharusnya dapat diketahui kebutuhan riil DOC dari  tiap daerah,” sesal Djody.
Peternak asal Bekasi ini menambahkan, bagi peternak mandiri sebagaimana dia, perkembangan dari tahun ke tahun situasinya menjadi lebih berat. Terlebih apabila tingkat konsistensi dan modal peternak kurang, dipastikan tidak sanggup bertahan saat harga broiler jelek. “Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, 30 – 40 % peternak mandiri gulung tikar dan pemainnya beralih ke pola kemitraan. Alasannya, mekanisme kemitraan dinilai lebih kuat dari segi modal dan konsistensi,” terang Djody. 

Soal Pengaturan
Tak kurang, Wakil Menteri Pertanian, Bayu Krisnamurthi dalam sebuah forum diskusi pelaku perunggasan di dunia maya menunjukkan keprihatinannya saat situasi tengah buruk-buruknya. “Apakah tindakan dalam jangka pendek yang dapat dilakukan untuk menahan harga, agar peternak terselamatkan?” tanyanya kala itu.
Pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Pasalnya, selama ini pelaku perunggasan khawatir akan dijerat KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dengan undang-undang persaingan usaha. “Salah langkah mengatur pasar, oleh KPPU bukan tak mungkin dianggap kartel,” ujar seorang wakil industri dalam sebuah diskusi.
Tetapi Bayu menyangkal aturan ini dapat dikenakan, dengan catatan pengaturan tersebut atas sepengetahuan pemerintah. “Libatkan dari Kementerian Pertanian atau Ditjen Peternakan dalam rumusan bersama, maka itu sah,” tegasnya. Sebuah keterangan emas yang semestinya ditindaklanjuti sebagai modal duduk bersama untuk bersepakat.
Kalau yang dimaksud dengan pengaturan pasar adalah menentukan jumlah produksi, harga, dan mengatur distribusi DOC, Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia (GPPU), Krissantono mengatakan pihaknya tidak mempunyai otoritas. “Yang mengatur produksi DOC adalah masing-masing perusahaan. Dasar menentukan harga pun berdasarkan kebijakan masing-masing terkait ongkos produksi dan hitung-hitungan yang lain. Disitulah pasar akan bermain dan yang menentukan harga pasar bukan atas dasar telepon-teleponan,” kilah Krissantono.
Pengamat perunggasan dari Balai Penelitian Ternak Bogor, Budi Tangendjaja punya pandangan soal ini. Pasar unggas Indonesia, dinilainya sebagai pasar yang belum dewasa (immature market), sehingga gejolak harga, gejolak pasokan dan gejolak permintaan broiler masih terjadi.
Selain itu, banyak faktor yang mempengaruhi seperti musim, penyakit di lapangan, budaya masyarakat misalnya festival dan lebaran berkontribusi menyebabkan jumlahnya berfluktuasi. “Di negara lain, seperti Amerika Serikat, Jepang atau Kanada pasokan dan permintaan broiler relatif stabil. Kalaupun ada kenaikan tidak terlalu besar sehingga produsen bisa mengaturnya,” tutur Budi.

Selengkapya baca di Majalah TROBOS Edisi Juli 2010