Hot Issue
01 May 2011
Daging Impor, Distorsi Pasar & Pemotongan Sapi Betina

Sejak awal 2011 sapi betina mendominasi pasar, sekitar 80 % sapi yang dipotong saat ini adalah betina. Seakan melengkapi tekanan pada agroindustri sapi dalam negeri akibat luberan daging impor

Banjir daging sapi impor (beku) di pasaran dituding jadi sebab utama tertekannya harga sapi peternak lokal. Ujung dari kisruh ini, blantik(pedagang sapi)cenderung emoh membeli sapi jantan dari peternak dan lebih memilih sapi betina. Pasalnya, harga sapi betina lebih murah sehingga karkasnya relatif bersaing dengan harga daging beku dari luar.

Menurut informasi dari Forum Komunikasi Peternak Sapi Potong Jawa Timur, saat ini sapi betina dihargai Rp 17.000 per kg bobot hidup, sementara jantan di kisaran Rp 19.000 – 20.000. ”Idealnya harga sapi lokal Rp 22.000 – 23.000 agar peternak mendapat margin yang baik,” imbuh Budi Agustomo, si ketua forum. 

Tak jauh berbeda yang terjadi di DI Jogjakarta. Harga sapi betina Rp 18.000 per kg bobot hidup. Sementara di pasar tradisional yang umumnya jual beli dengan sistem taksiran atau jogrogan, sapi betina diperdagangkan di kisaran Rp 4 juta per ekor, sedangkan jantan Rp 6 juta.

Wiku, seorang peternak sekaligus pedagang sapi di Jogjakarta, mengantongi data kasar yang menunjukkan sepanjang pertengahan sampai akhir 2010 masih banyak sapi jantan di pasaran Jogja. Tetapi sejak awal 2011, sapi betina mendominasi pasar sapi. Ia menyebut, kisaran 80 % sapi yang dipotong saat ini adalah betina.

Fakta ini kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana nasib program swasembada daging sapi 2015? Alih-alih populasi sapi meningkat, sapi betina produktif sebagai ”mesin” penghasil sapi marak dipotong.

 

Impor Tak Terkendali

Dayan Antoni, Koordinator Dewan Asosiasi Produsen Daging & Feedlot Indonesia (Apfindo) menegaskan, kunci perbaikan situasi yang merugikan peternak ini adalah pengawasan. ”Semua bermuara pada pengawasan yang buruk di tingkat pemerintah selama ini atas pemasukan sapi dan daging sapi,” tunjuk pria yang juga Asisten Presiden DirekturPT Santosa Agrindo (Santori) ini.

Dijelaskan Dayan, saat ini siapa pun bisa mengimpor sapi dan daging sapi. Di sisi lain, disparitas (selisih) harga daging impor dengan lokal semakin besar dibandingkan waktu-waktu lampau, yang berarti margin atau keuntungan. Ini menjadi fakta menggiurkan, dan menjadikan semua pihak yang punya modal rame-rame nyemplung di bisnis trading (jual-beli) ini. Alhasil, dari waktu ke waktu, volume pemasukan daging beku terus membengkak.

Menurut Dayan, hancurnya harga sapi lokal sepanjang 2010, serta terungkapnya kasus-kasus daging ilegal adalah bukti dampak akumulasi euforia impor daging beku pasca 1998 dan kontrol yang lemah. Impor daging yang pada 2007 baru 78 ribu ton, melonjak jadi 128 ribu ton pada2010. Kondisinya makin carut marut karena aturan pemasukan daging sapi memungkinkan celah bagi ”petualang” bermain culas.

Surat izin pemasukan diurus justru saat daging sudah masuk pelabuhan di wilayah RI, bukan diurus saat hendak mengimpor. ”Bukan tidak mungkin daging yang sudah masuk jumlahnya kuota,” jelasnya. (Baca: Rubrik Agriternak, TROBOS edisi 138/Maret 2011). Sebagai contoh, kuota impor daging 2010 yang 74 ribu ton, realisasinya jadi 128 ribu ton!

Langkah tegas dan memperbaiki sistem pengurusan surat izin, serta mengendalikan impor daging telah dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) awal 2011. Kuota impor 2011 dikoreksi, 500 ribuekor sapi dan 50 ributon daging sapi. Diharapkan langkah ini berujung pada membaiknya harga sapi di tingkat peternak pada beberapa bulan ke depan.

Rantai Distribusi Daging Impor

Dayan menjelaskan peta distribusi sapi dan daging sapi impor di tanah air. Keduanya memiliki titik rentan yang berpotensi mendistorsi pasar dalam negeri bila pengawasan pemerintah lemah.

Pertama, rantai distribusi daging sapi impor. Mata rantainya importir, distributor,dan target pasar yaitu hotel, restoran, catering (jasa penyedia makanan), supermarket,dan industri pengolahan. Target pasar ini disebut pasar khusus karena butuh daging sapi dengan spesifikasi tertentu yang tidak mampu disuplai lokal dalam jumlah tertentu secara kontinu.

Daging jenis prime cut (has dalam, has luar, dan lamusir) untuk restoran, hotel,dan supermarket. Sedang jenis secondary cut (bagian paha depan dan belakang), tetelan,sertajeroan untuk industri pengolahan dan sebagian ke supermarket.

Menyebabkan distorsi pasar apabila jenis secondary cut, tetelan, variety meat, dan jeroan masuk pasar tradisional. Padahal sekitar 90 % daging sapi di pasar tradisional berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) yang disuplai dari sapi lokal dan sapi impor yang melalui proses penggemukan. Di pasar Ibukota dan sekitarnya-lah paling mudah ditemukan, daging beku impor mejeng di pasar swalayan bahkan nangkring di lapak pasar becek. ”Karena harga yang jauh lebih murah, pedagang lapak dan produsen bakso memilih daging sapi impor. Daging lokal jadi sulit bersaing, peternak lokal semakin tertekan,” ia merunut dampak.

Menanggapi ini, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) Thomas Sembiring menegaskan, daging sapi yang diimpor anggotanya hanya untuk pasar kelas atas. Bila dituding mendistorsi pasar, ia balik menuding validitas data pemerintah yang perlu dipertanyakan. ”Pemerintah harus jujur agar semua berangkat dari kebenaran. Sehingga proses impor daging sapi tidak ada keributan, politisasi, saling tuding,dan demonstrasi,” tukasnya dengan nada tinggi.

Tetapi sumber TROBOS yang dapat dipercaya membenarkan daging beku impor kualitas bawah dan jeroan menyasar pasar tradisional. Buktinya, kata dia, Nampa yang merupakan asosiasi industri pengolah daging hanya butuh daging 12.000 ton setahun. Sementara hotel, restoran dan supermarket, diperkirakan menyerap sekitar 5.000 ton setahun. ”Jadi total hanya sekitar 17.000 ton. Kalau angka impor di 2010 dikatakan 120.000 ton, kemana yang 103.000 ton? Ya pasti ke pasar-pasar tradisional di Jabodetabek(Jakarta Depok Bogor Tangerang Bekasi), Banten,dan Jawa Barat,” ungkapnya.

Rantai Distribusi Sapi Impor

Berikutnya, peta distribusi sapi impor. Rantai distribusi yang sesuai aturan dimulai feedloter (pengusaha penggemukan) atau pemasok sapi bakalan impor rata-rata bobot 350 kg, masuk karantina selama 14 hari, lalu digemukkan selama 2 bulan. Mencapai bobot sekitar 450 kg, dijual ke pedagang dengan sistem timbang, kemudian dipotong di RPH. Hasilnya berupa karkas, daging, dan jeroan kebanyakan didistribusi ke pasar tradisional, kecuali prime cut ke hotel, restoran,dan supermarket.  

Distorsi pasar, terang Dayan, terjadi ketika sapi impor tanpa melalui proses karantina dan penggemukan, langsung nyelonong ke RPH. Bukan rahasia lagi, penyimpangan ini kerap  terjadi. Sapi dengan berat melebihi 350 kg (istilahnya sapi non-bakalan) bisa masuk dan langsung dipotong. ”Apa nilai tambahnya bagi Indonesia? Ini akibat importir umum dibolehkan mengimpor, sementara tidak punya fasilitas kandang. Mereka ini murni  berdagang,tidak berinvestasi,” Dayan tampak kesal.

Ia buru-buru mengkonfirmasi, Apfindo sangat ketat dalam menerima importir sapi sebagai anggota. Pihaknya akan menolak keanggotaan apabila si importir tidak punya investasi kandang penggemukan.

Kasus ini pernah meledak pada2009. Tak tanggung-tanggung sekitar 120 ribu sapi non-bakalan langsung menyasar RPH di Jabotabek, Jawa Barat, bahkan Jawa Tengah. Menyebabkan distorsi pasar yang parah, peternak sapi lokal sekarat. ”Ini cermin kinerja karantina yang buruk,” cecarDayan. Pasca kasus itu, aturan importasi diperketat dan karantina berbenah. Distorsi pasar akibat titik ini pun terkoreksi. Tetapi, kembali sumber TROBOS membocorkan, upaya pihak tertentu untuk bisa memasukkan sapi non-bakalan masih ada. ”Lobinya terus berjalan,” bisiknya.

Selengkapnya baca di majalah Trobos edisi Mei 2011