Hot Issue
01 September 2011
Industri Pengolahan Ikan Pontang-panting

Kendala klasik kekurangan bahan baku ikan dan udang kian menjadi

Langkah pemerintah memperketat keran impor produk bahan baku ikan dan udang mulai awal tahun ini disambut gembira oleh kalangan nelayan dan pembudidaya ikan. Sebaliknya kebijakan itu ditanggapi miris oleh kalangan industri ikan dan udang olahan. Simak saja mencuatnya sejumlah  kasus impor ikan dan udang ilegal pada beberapa bulan belakangan.

Kasus terakhir yang cukup menggemparkan terjadi pada Maret lalu. Jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan tidak kurang dari 190 kontainer ikan ilegal di Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, dan Tanjung Perak. Ikan impor dari China, Thailand, Malaysia, Vietnam, India, dan negara lainnya itu berisikan tidak kurang dari 5.134 ton ikan sejenis kembung dan selar. Belum lagi ikan ilegal sebanyak 7.687 ton yang ditemukan di Bandara Soekarno Hatta.

Secara tegas, Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, memerintahkan, “Pulangkan ikan-ikan ilegal itu ke negara asal. Impor ikan tidak boleh sembarangan masuk dalam negeri. Pemerintah hanya mengizinkan impor ikan-ikan khusus yang memang di Indonesia tidak bisa diproduksi”. Langkah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 15/2011 tentang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diimpor.

Kebijakan serupa juga diterapkan KKP pada impor udang. “Saya sudah sampaikan kebijakan mengenai larangan sementara impor udang kepada menteri perdaganganuntuk terus diperpanjang. Selama saya masih menjadi menteri jangan harapkan udang impor masuk ke Indonesia,” tegas Fadel. Ia menambahkan,untuk mencukupi kebutuhan konsumsi udang dalam negeri, akan terus menggenjot dan meningkatkan produksi nasional.

Meski tegas, kebijakan KKP itu ternyata masih bisa disiasati pengusaha industri pengolahan untuk tetap bisa mendatangkan udang dari negara lain. Dari data yang dirilis Koalisi Keadilan untuk Rakyat Perikanan (Kiara)—yang diolah dari Data BPS (2011)—periode Januari hingga April 2011, didapati impor udang beku dengan kode pos tarif Ex. 0306.13.00.00 dengan nilai Rp 22,2 miliar lolos ke Indonesia.  Udang beku yang dimaksud termasuk udang kecil dan udang biasa (spesies Penaeus Vannamei).

Tercatatangka impor udang beku periode Januari sampaiApril 2011 telah mencapai 628,300 kg atau 99,54 % dari total impor udang yang masuk ke wilayah Indonesia. Padahal berdasarkan peraturan bersama antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 52/M-DAG/PER/12/2010 dan Nomor PB. 02/MEN/2010  udang dengan kode pos tarif tersebut dilarang untuk diimpor.

 

Lapar Bahan Baku

Upaya para importir ikan dan udang yang umumnya adalah Unit Pengolahan Ikan (UPI) atau industri pengolahan ikan untuk mendatangkan bahan baku jauh-jauh dari luar negeri bukannya tanpa alasan kuat. Semakin seret-nya suplai bahan baku ikan dan udang dari dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pabrik pengolahan ikan jadi latarbelakang utama dilakukannya impor.

Sampai-sampai, dari pengakuan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Johan Suryadarma, pada 2011 setidaknya ada 2 perusahaan anggota AP5I yang terpaksa gulung tikar. “Pabrik pengolahan ikan yang ditutup berlokasi di Makassar dan Jawa Timur,” katanya miris kepada TROBOS.

Ditambahkan, Ketua AP5I, Thomas Darmawan, sebelumnya pada 2010 ada 3 pabrik pengolahan ikan yang juga kolaps yaitu di Medan, Lampung, dan Jawa Timur. Dengan demikian, tambahnya, kini jumlah anggota AP5I ada sekitar 100 perusahaan. “Tidak heran jika para industri pengolahan saling berebut bahan baku,” kata Thomas.  

Sementara, lanjut Johan, pabrik pengolahan ikan yang masih beroperasi saat ini juga sudah megap-megap karena kekurangan bahan baku. Rata-rata produksi produksi pabrik olahan ikan maupun udang hanya dibawah 40%.“Jika seharusnya pabrik dapat menghasilkan produksi  10 ton perhari, sekarang hanya 4 ton saja.Sementara biaya produksi terhitung sama besarnya,” kata Johan.

Terkait dengan kondisi itu, Ketua Harian APIKI (Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia), Adi Surya, coba menggambarkan kerugian yang diderita. Ia memberikan hitungan, untuk mendirikansebuah pabrik pengolahan ikan standar (tidak termasuk tanah) dengan kapasitas produksi  30-50 ton per hari dan jumlah tenaga kerja sekitar 500 orang, dibutuhkan investasi sekitar Rp 25 - 35 miliar. “Bisa dibayangkan dampak kerugian termasuk jumlah tenaga kerja yang jadi pengangguran,” kata Adi.

Lebih lanjut, Adi juga mengungkapkan kesulitan anggota APIKI yang saat ini berjumlha 38 perusahaan pengolahan ikan dalam memperoleh bahan baku ikan. Khususnya ikan sarden yang selama dua tahun terakhir sangat susah didapatkan. Ia menilai terjadi kondisi abnormalpada stok ikan sarden di perairan Selat Bali.

Kondisi abnormal yang dimaksud, kata Adi, biasanya ikan sarden tidak ada atau kosong paling lama berkisar 5-6 bulan, tetapi sekarang sudah 1,5 tahun berjalan ikan belum dalam kondisi yang normal. “Terpaksaada pabrik yang sudah sekian lama tidak produksi karena hanya mengandalkan suplai-suplai kecil dari daerah lain,” tutur Adi.

Ia menyayangkan belum ada pihak baik pemerintah, peneliti, dan perguruan tinggi yang bisa menjelaskan kondisi tidak biasa ini. Padahal total kebutuhan ikan sardendari anggota APIKI tidak kurang dari200ribu ton pertahun, sekarang  hanya tercukupi 60%.  “Dengan terpaksa untuk memenuhi bahan baku kita impor,” cetusnya.

Menanggapi permasalah tersebut, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Victor Nikijuluw mengakui,bahwa persoalan  yang terjadi pada industri pengolahan perikanan adalah  sistem logistik nasional. Juga kelangkaan ikan yang terjadi akibat masalah konektivitas dan transportasi.

Maka, pihaknyamempunyai  rencana dengan mengembangkan sistem logistik ikan, yaitu idenya mengembangkan megacold storage dibeberapa tempat. “Dengan demikian  dapat mentransfer ikan pada saat non musim dengan harga murah ke para industripengolahan perikanan,” ungkapnya.

Selengkapnya baca majalah Trobos edisi September 2011