Trobos Utama
08 February 2007
Kredit untuk Peternakan. Kemana Cari Jaminan?

Pertanyaannya adalah apa beda fungsi bank dengan lembaga penjamin

Realitanya, kehadiran lembaga penjamin kredit (LPK) dirasa belum menjadi solusi bagi usaha peternakan, terlebih bagi "usahawan" yang baru mulai alias "coba-coba". Gambaran ini tak pelak muncul setelah mendapatkan paparan Nasroen Yasabari, Direktur Penjaminan Perum Sarana Pengembangan Usaha (perum SPU) pertengahan Januari lalu. Untuk mendapatkan penjaminan dari Perum maka "si terjamin" (debitur) harus memenuhi serangkaian persyaratan yakni usaha telah dijalankan minimal 2 tahun dan telah exist, memiliki laporan keuangan 2 tahun terakhir dan menunjukkan peningkatan adanya laba, mempunyai legalitas usaha (SIUP, NPWP, TDP, dll) serta telah menjadi debitur pihak Bank. Selain juga harus prospektif. Tak dipungkiri oleh Nasroen, lembaganya belum bisa menjangkau mereka yang belum kokoh. "Kita ini Perum BUMN, dituntut juga mencari laba. Di luar negeri, lembaga penjaminan boleh rugi, di Bangkok misalnya, Bank Central mereka membantu. Kita belum bisa seperti itu," terang Nasroen ditemui di kantornya.

Fakta di atas makin menegaskan pameo : tak cukup berbekal semangat dan harapan untuk mendapatkan kucuran kredit dari bank atau lembaga keuangan. Kredit tanpa jaminan tak kan mengalir untuk usaha-kecil maupun menengah yang sarat risiko. Ditambahkan oleh Nina Kurnia Dewi, Kabag Pemasaran dan Komunikasi Perum SPU, lembaganya memang memberikan prasyarat yang tidak jauh dari apa yang disyaratkan Bank. " Hukumnya sama dengan perbankan, kita akan melihat kelayakan usaha terlebih dahulu.Bedanya, kami akan menekankan bahwa dia layak secara usaha namun kurang jaminan," jabar Nina.

Peternakan pun Terjamin

Meski relatif kecil dan penuh risiko, sektor agribisnis peternakan ternyata termasuk bidang usaha yang mendapatkan jaminan. Tanpa menyebut nominal dana jaminan, Nasroen menjelaskan bahwa pihaknya telah ?mendanai? satu unit Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) usaha sapi potong di Surabaya. Dan pada di awal berdirinya (tahun 2000), dengan Keppres No.50 tahun 1980 Perum SPU telah menjamin kredit program dari pemerintah yang antara lain untuk usaha sapi perah, sapi potong (IFAD), ayam potong dan ayam petelur. "Untuk kredit umum (komersial) kita juga menjamin usaha bebek petelur, burung unta dan peternakan babi," imbuh Nasroen.

Menurut Nina, jasa penjaminan yang belum diketahui banyak publik berujung pada peran lembaga menjadi belum maksimal. Padahal, Departemen Pertanian bisa memanfaatkan Lembaga Penjaminan Kredit (LPK) untuk pengembangan sektor ini. "Misalkan dana 40% dari departemen terkait dan lebihnya dari kita, kan bisa?" tanya Nina retorik.

Selengkapnya Baca di Majalah TROBOS Edisi Februari 2007