Agri Ternak
01 June 2010
Sapi Ilegal Biang Keroknya

Importir sapi main belakang, memasukan sapi dengan dokumen kadaluwarsa

Meski pemerintah melalui telah mengeluarkan kebijakan pelarangan impor sapi bakalan pada awal tahun ini, nyatanya harga sapi nasional terus anjlok. Pelarangan impor sementara itu tertuang pada surat keputusan Direktorat Jenderal Peternakan nomor 20041/HK/340/F/01/2010, tertanggal 20 Januari 2010.
Usut punya usut, ternyata biang keladinya karena sapi impor yang masuk secara ilegal. Kasus ini terungkap setelah Menteri Pertanian Suswono melakukan inspeksi mendadak di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Minggu (23/5) lalu. Di sana ditemukan  2.159 ekor sapi brahman cross asal Australia yang diimpor dengan ke Indonesia atas nama PT Sasongko Prima.
”Ini pelanggaran. Kalau tidak dikontrol, akan mendistorsi pasar sapi dan daging dalam negeri,” tegas Suswono. Suswono menambahkan, tidak heran jika awal tahun ini harga sapi anjlok. Dugaan Suswono selama ini bahwa pasokan sapi yang masuk ke Indonesia melebihi batas impor sapi bakalan, akhirnya terbukti dengan adanya kasus ini.
Direktur Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian (Ditjennak Kementan), Tjeppy D. Soedjana, menambahkan, pasokan stok sapi bakalan sampai akhir 2009 mencapai 760 ribu ekor, sementara sapi yang dibutuhkan hanya sekitar 500 ribu ekor. “Secara bersamaan para peternak di daerah sentra produksi khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogjakarta mengalami panen sapi hasil penggemukkan sehingga harga  turun,” jelas Tjeppy.
Soal kelebihan pasokan ini juga diakui Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Tadjuddin Nur Kadir. “Terjadi pasokan berlebih di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Lampung. Jawa Timur yang biasa memasok ke wilayah tersebut sudah tidak lagi karena mereka impor sendiri,” jelasnya.
Terkait kasus ini, Direktur Budidaya Ternak Ruminansia, Ditjennak Kementan, Fauzi Luthan, menjelaskan, impor sapi tersebut jelas ilegal karena SPP (Surat Persetujuan Pemasukan) dari Direktorat Jenderal Peternakan belum ada. “SPP yang sebelumnya sudah tidak berlaku sehingga sapinya ditahan pihak karantina,” ujar Fauzi.
Fauzi menambahkan, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan agar impor ilegal dapat diketahui apalagi impor sapi sudah dibatasi hanya sesuai kebutuhan. “Kita juga akan mengirim surat ke eksportir Australia agar tidak mengirim sapi sebelum dokumennya selesai,” jelasnya.
Ikut menjelaskan, Kepala Badan Karantina Pertanian Kementan, Hari Priyono menngatakan, pihaknya menahan sapi ilegal tersebut sambil menunggu keputusan sanksi terhadap importirnya. Sementara sapinya, setelah dibongkar dikirim ke IKHS (Instalasi Karantina Hewan Sementara) Bojong Bekasi sebanyak 618 ekor, Cicurug Sukabumi sebanyak 938 ekor, dan Subang sebanyak 600 ekor.
Menyoroti kasus ini Ketua Umum PPSKI (Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia), Teguh Boediyana menyatakan gembira dengan terungkapnya impor sapi ilegal ini. Apalagi saat ini peternak sedang dikeluhkan dengan turunnya harga sapi. “Ini bentuk kenekatan importir yang terlalu berani melanggar ketentuan. Harus dikenakan sanksi yang sesuai,” tandasnya.
Koordinator Apfindo (Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia), Dayan Antoni mengatakan, memang terungkapnya kasus ini tidak merugikan pengusaha feedlot (penggemukkan). “Tapi kalau dibiarkan sangat merugikan karena kita bermain dalam sebuah level yang tidak fair (sehat).  Ada yang patuh dengan SPP yang dikeluarkan tapi di sisi lain ada yang melakukan tindakan yang tidak fair,” tandasnya.

Sistem Online
Untuk mengantisipasi modus masuknya sapi ilegal, Hari mengusulkan Ditjenak mengembangkan sistem informasi perizinan secara elektronik dan in line / connecting dengan sistem informasi Barantan (Sikawan QV) yang juga sudah tergabung dengan NSW (National Single Window). “Sistem kami sudah online dengan UPT (Unit Pelayanan Teknis) Karantina seluruh Indonesia sehingga izin yang palsu atau kadaluwarsa bisa efektif segera dicegah,” katanya.
Senada dengan itu Teguh, mengatakan, perlu diterapkan sistem online untuk mengantisipasi lemahnya koordinasi antara Ditjenak, Ditjen Bea Cukai, dan Badan Karantina. “Sistem online ini harus diterapkan agar prosesnya transparan. Siapapun bisa mengakses dan bisa mengetahui siapa yang mengimpor dan masuknya ke daerah mana saja. Begitu pula dengan impor daging dan jeroan,” sarannya.
Dayan menambahkan, untuk mengantisipasi lemahnya kontrol bisa dilakukan dengan hal yang sederhana. “Sebenarnya tinggal angkat telpon atau cukup pakai email bisa juga fax untuk memastikan dokumen dan apa saja izin yang dikeluarkan,” ujarnya.

Gairah Menurun
Seiring dengan anjloknya harga sapi gairah beternak menjadi menurun bahkan beberapa peternak terpaksa menjual sapinya dan beralih profesi. Padahal peternak berharap sejak tiga bulan lalu harga bisa naik sehingga usahanya bisa dipertahankan.
“Sapi peternak tidak terserap, populasi banyak tapi sapi tidak bisa terjual karena harga tidak menguntungkan. Pasarnya loyo, makanya peternak lebih baik beralih profesi,” ungkap Ketua Kelompok Ternak Gunung Rejo Makmur II Lamongan Jawa Timur, Suparto kepada TROBOS awal Mei lalu.

Selengkapnya baca di Majalah TROBOS Edisi Juni 2010